Suarastra.com – Di tengah riuh tepuk tangan dan denting waktu yang menghitung cepat di arena Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat, suara seorang siswi dari SMAN 1 Pontianak mendadak menjadi pusat perhatian publik. Josepha Alexandra, yang akrab disapa Ocha, bukan sekadar menyampaikan keberatan atas jawaban yang dinilai salah. Ia seperti mewakili kegelisahan banyak orang tentang keadilan yang seharusnya berdiri tegak di ruang pendidikan. Peristiwa itu kemudian menjalar cepat di media sosial.
Potongan video yang memperlihatkan protes Ocha menjadi bahan perbincangan luas. Dalam tayangan tersebut, jawaban yang disampaikan tim dari SMAN 1 Pontianak dinilai minus lima oleh dewan juri. Namun, jawaban serupa dari tim SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai sempurna.
Bak api kecil yang tersulut angin, polemik itu akhirnya memantik respons resmi dari pihak sekolah.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Selasa (12/5/2026), SMAN 1 Pontianak menyatakan telah meninjau ulang tayangan perlombaan secara cermat. Dari peninjauan tersebut, sekolah mengaku menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius serta klarifikasi dari penyelenggara.
“Sehubungan dengan anjuran untuk menyaksikan tayangan ulang sebagai bentuk ikhtiar dalam mengonfirmasi jalannya pelaksanaan LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat, kami telah melakukan peninjauan kembali secara cermat,” tulis pihak sekolah dalam pernyataannya.
Sekolah menilai terdapat kesamaan substansi jawaban antara tim mereka dan tim dari SMAN 1 Sambas, namun pembenaran hanya diberikan kepada satu pihak tanpa penjelasan yang dianggap transparan.
Tak hanya itu, pihak sekolah juga menyoroti fokus dewan juri yang dinilai kurang optimal dalam beberapa momen penilaian. Bahkan, mereka menyebut adanya indikasi relasi kuasa yang membuat proses klarifikasi tidak berjalan proporsional.
“Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai,” demikian kutipan pernyataan tersebut.
Dalam pandangan sekolah, tim mereka telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi jelas dan tegas, sehingga layak memperoleh penilaian objektif sesuai substansi jawaban yang dimaksud.
Karena itu, SMAN 1 Pontianak meminta pihak penyelenggara memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait dasar pengambilan keputusan dewan juri. Mereka juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian demi menjaga integritas kompetisi akademik tersebut.
Di sisi lain, pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Siti Fauziah turut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati perhatian serta masukan masyarakat terhadap dinamika yang terjadi selama perlombaan berlangsung.
Menurutnya, panitia pelaksana kini tengah melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian jawaban peserta. Evaluasi menyeluruh juga akan dilakukan, mencakup mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi, hingga tata kelola keberatan peserta dalam lomba.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan,” ujar Siti.
Peristiwa ini pun meninggalkan pertanyaan yang menggema lebih jauh daripada sekadar angka di papan skor, ketika ruang pendidikan menjadi tempat menanamkan nilai demokrasi dan keadilan, sejauh mana suara peserta didik benar-benar didengar?
Di balik seragam putih abu-abu dan meja perlombaan itu, publik kini menunggu bukan hanya hasil evaluasi, melainkan juga keberanian untuk menjaga marwah kompetisi agar tetap berpijak pada objektivitas dan kejujuran.
(Caa)
