Suarastra.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengapresiasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menilai alokasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pemulihan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat.
“Ya, kita bersyukur atas anggaran yang diberikan. Berapa pun nilainya, tentu tetap kita syukuri, meskipun sebenarnya jumlah tersebut belum mencukupi jika dibandingkan dengan kerugian yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Kutai Kartanegara,” ujarnya, Jumat (06/11/26).
Ia berharap dukungan anggaran ke depan dapat ditingkatkan. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar penanganan karhutla dan dampak yang ditimbulkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
“Setidaknya, anggaran itu bisa membantu meringankan beban, meskipun kalau kita berbicara cukup atau tidak, tentu masih belum cukup. Kita berharap ke depan alokasinya bisa ditingkatkan, bukan hanya mengandalkan anggaran yang sudah ada,” katanya.
Ahmad Yani juga meminta pemerintah pusat memperhatikan pemenuhan hak-hak daerah, termasuk dukungan anggaran untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut, keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan, termasuk dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Kami juga berharap pemerintah pusat dapat menunaikan hak-hak daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi lahan yang terbakar, potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat asap, serta upaya penghijauan kembali kawasan hutan yang terdampak.
“Persoalannya bukan hanya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dampak yang ditimbulkan dan perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Karena itu, Ahmad Yani mendorong agar alokasi anggaran berikutnya turut mempertimbangkan kebutuhan pemulihan pascakebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus mengurangi dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat.
“Kita harus memikirkan bagaimana memulihkan kondisi lahan, menangani dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, serta menghijaukan kembali kawasan hutan yang telah terbakar,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
