Suarastra.com – Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pantai Tanah Merah di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), dari kisaran Rp150 juta-Rp200 juta menjadi Rp800 juta menjadi perhatian DPRD Kukar.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, berencana meninjau langsung destinasi wisata tersebut untuk mengetahui faktor yang mendorong peningkatan pendapatan setelah pergantian pengelola.
Ia mengatakan, sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendukung pendapatan daerah sehingga seluruh destinasi wisata perlu mendapat perhatian dan dukungan pengembangan. Menurutnya, dukungan tersebut harus diberikan tanpa membedakan destinasi yang dikelola pihak swasta maupun pemerintah.
“DPRD memastikan akan mendukung seluruh potensi destinasi wisata yang saat ini perlu dikembangkan karena sektor pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya, Sabtu (07/11/26).
Ia mengungkapkan, selama ini terdapat sejumlah keluhan dari pengelola destinasi wisata mengenai dukungan pemerintah yang dinilai belum maksimal. Keluhan tersebut antara lain menyangkut kebutuhan infrastruktur penunjang, seperti akses jalan, listrik, air bersih, hingga jaringan internet.
Padahal, ketersediaan fasilitas dasar tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung sekaligus daya tarik sebuah destinasi. Karena itu, DPRD siap mendorong intervensi pemerintah apabila terdapat kebutuhan pembangunan yang dapat menunjang pengembangan pariwisata.
“Prinsipnya, kami tidak memihak pengelola swasta maupun pemerintah. Semuanya harus mendapatkan dukungan agar destinasi wisata di daerah bisa maju, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Yani.
Politisi dari fraksi PDIP itu menilai, pengembangan destinasi wisata juga harus memperhatikan pengalaman pengunjung. Menurutnya, masyarakat yang datang berwisata tentu mengharapkan suasana dan fasilitas yang mampu memberikan kenyamanan.
“Pada dasarnya, orang berwisata ingin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan membahagiakan. Karena itu, destinasi wisata harus benar-benar dibenahi dan didukung infrastruktur yang memadai,” katanya.
Sementara itu, terkait kenaikan PAD Pantai Tanah Merah, Ahmad Yani menyebut perubahan pendapatan dari kisaran Rp150 juta-Rp200 juta menjadi Rp800 juta perlu ditelusuri lebih lanjut.
Yani, ingin mengetahui apakah peningkatan tersebut dipengaruhi perbaikan manajemen setelah pergantian pengelola atau terdapat faktor lain yang turut memengaruhi perolehan pendapatan.
“Saya khawatir sebelumnya ada potensi kebocoran PAD. Namun, kita tidak bisa langsung menyimpulkan demikian karena perlu melihat apakah peningkatan tersebut disebabkan perbaikan manajemen atau terdapat faktor lain, seperti biaya operasional,” jelasnya.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRD Kukar berencana melakukan kunjungan langsung ke Pantai Tanah Merah. Peninjauan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kondisi pengelolaan saat ini serta mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan dalam pengembangan destinasi wisata tersebut.
“Kita ingin mengetahui mengapa pengelolaan sebelumnya hanya menghasilkan PAD sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta, sedangkan pengelolaan sekarang bisa mencapai Rp800 juta,” ungkapnya.
Terakhir, dirinya menambahkan, hasil peninjauan akan menjadi bahan evaluasi DPRD terhadap pola pengelolaan destinasi wisata. Jika peningkatan pendapatan terbukti didukung manajemen yang lebih baik, hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan destinasi wisata lainnya di Kukar.
“Jika memang manajemen yang sekarang terbukti lebih baik dan mampu meningkatkan pendapatan, tentu hal itu akan menjadi bahan evaluasi. Nanti teman-teman wartawan juga bisa ikut bersama-sama melihat langsung kondisi di lapangan,” pungkas Yani.
(Hen/Mii)
