Suarastra.com – Ia meminta pejabat yang baru dilantik lebih terbuka kepada masyarakat dan aktif memublikasikan program, capaian, hingga kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD).
Arahan itu disampaikan saat pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (06/11/26). Aulia secara khusus meminta seluruh OPD bersikap media-friendly dan tidak menghindari komunikasi dengan awak media.
“Bapak dan Ibu harus media-friendly. Bapak dan Ibu juga harus mampu membangun komunikasi dengan rekan-rekan media dan tidak menghindari penyampaian informasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Aulia menjelaskan, hasil survei terakhir mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Kukar menunjukkan masih adanya persoalan dalam penyampaian informasi pemerintah. Masyarakat dinilai belum mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai perkembangan visi dan misi pembangunan daerah, termasuk kendala keuangan yang memengaruhi pelaksanaan program.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian para pejabat agar komunikasi pemerintah tidak hanya dilakukan ketika program berhasil dijalankan. Aparatur juga harus hadir memberikan penjelasan ketika terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Persoalan yang menjadi sorotan masyarakat adalah aparatur pemerintah dinilai belum cukup hadir dan belum melakukan komunikasi yang baik terkait kendala-kendala yang dihadapi,” ujarnya.
Untuk mendorong keterbukaan tersebut, Aulia meminta setiap OPD lebih aktif menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan hasil pekerjaannya kepada publik. Informasi yang dipublikasikan harus memiliki dasar data dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia juga menetapkan target minimal dua berita atau informasi mengenai kegiatan dan program kerja setiap OPD sepanjang 2027. Dengan target tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan pekerjaan pemerintah, termasuk mengetahui program yang belum terlaksana beserta kendala yang menyertainya.
“Masyarakat saat ini, menurut saya, membutuhkan keterbukaan informasi. Kita harus mampu menyampaikan seluruh kondisi yang terjadi. Jangan sampai ada hal-hal yang justru kita tutup-tutupi,” katanya.
Selain memperkuat komunikasi eksternal, Aulia meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dan membangun koordinasi dengan jajaran masing-masing. Hal itu diperlukan agar organisasi dapat bekerja sesuai tugas dan fungsi, terutama menjelang finalisasi penyusunan anggaran 2027.
Ia mengingatkan setiap OPD agar menyusun dan menjalankan program berdasarkan tanggung jawab kelembagaan serta arah pembangunan daerah. Seluruh pejabat diharapkan mampu menggerakkan jajaran masing-masing sehingga target organisasi dapat tercapai.
Aulia juga mengaitkan kinerja aparatur dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Menurutnya, pejabat dan jajaran yang berhadapan langsung dengan warga harus menjaga integritas serta tetap memberikan pelayanan optimal meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Wajah pemerintah sesungguhnya tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat aparatur mengabaikan tanggung jawab pelayanan. Sebab, masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah secara langsung melalui kebijakan dan layanan yang mereka terima sehari-hari.
Adapun 35 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Di antaranya Maman Setiawan sebagai Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Daerah, Bahari Jokosusilo sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Lukman sebagai Sekretaris DPRD Kukar.
Pejabat lainnya yakni Edy Fahruddin sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Hanafi sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Waode Nuraida sebagai Kepala Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan. Irma Hamdiah dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.
Terakhir, Aulia berharap, para pejabat mampu menjalankan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing, memperkuat koordinasi internal, dan menjadikan keterbukaan informasi serta pelayanan masyarakat sebagai bagian dari kinerja organisasi.
(Hen/Mii)
