Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan semangat pembangunan tidak akan surut meskipun anggaran daerah tahun 2026 mengalami efisiensi. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa efisiensi bukan penghalang untuk terus memperjuangkan 17 program prioritas dalam visi besar “Kukar Idaman Terbaik.”
Hal itu disampaikan Rendi usai rapat paripurna ke-23 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kukar, pada Jumat (7/11/2025). Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rendi menjelaskan, seluruh fraksi DPRD Kukar secara prinsip menyetujui penyusunan rencana APBD 2026. Namun, ia mengakui bahwa dinamika fiskal yang terjadi tahun depan memaksa pemerintah daerah untuk lebih ketat dalam mengatur pembelanjaan publik.
“Di tengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya angka APBD, tentu ada rasa cemas apakah kita sanggup membiayai Kukar tahun depan. Tapi kami cukup optimis, dengan pengalokasian anggaran yang baik dan kolaborasi bersama DPRD serta TAPD, semua bisa berjalan dengan baik di tahun 2026,” ujar Rendi.
Ia menegaskan bahwa Kukar sudah berpengalaman menghadapi masa sulit serupa, termasuk ketika pandemi COVID-19 melanda. Saat itu, APBD Kukar sempat turun drastis namun berhasil pulih hingga kembali menembus angka lebih dari Rp7 triliun.
“Dulu juga waktu COVID, APBD kita 6 triliun, 7 triliun, dan meningkat bertahap. Itu menjadi keberkahan ketika bertambah, tapi ketika berkurang lagi kita juga siap menerimanya. Artinya, situasi seperti ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan harus kita hadapi dengan perencanaan yang matang dan gotong royong semua pihak,” terangnya.
Rendi menambahkan, fokus utama pembangunan tahun 2026 adalah menjalankan 17 program Kukar Idaman Terbaik, yang menjadi penyempurnaan dari program Kukar Idaman sebelumnya. Ia berharap DPRD segera menuntaskan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 agar seluruh program dapat berjalan optimal.
“Tahun depan semua harus mulai berjalan. RPJMD memang belum disahkan, tapi mudah-mudahan DPRD bisa menuntaskannya sebelum akhir tahun. Sehingga pada 2026 nanti, Kukar Idaman Terbaik bisa benar-benar dijalankan secara optimal,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rendi juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta agar setiap program benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Jangan lagi pakai pola pikir lama. Banyak sekali dokumen yang dibuat hanya jadi kertas tanpa manfaat nyata. Setiap rupiah di Kukar harus betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita ingin pastikan anggaran daerah tidak hanya berhenti di laporan, tapi benar-benar jadi kesejahteraan bagi warga,” tegasnya.
Selain itu, Rendi menyoroti peran Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai masih pasif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong agar Perusda berinovasi dan mencari peluang baru di sektor produktif.
“Perusda harus aware. Jangan hanya penyertaan modal yang diminta terus. Sekarang Kukar sedang efisiensi besar-besaran, artinya inisiatif untuk meningkatkan PAD harus menyala. Kita targetkan PAD bisa naik dari 10,03 persen ke 15 persen. Itu tidak mustahil kalau semua bekerja dengan semangat yang sama,” pungkasnya.
(ADV/Oby/Mii)
