Suarastra.com – Penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kecamatan Muara Pahu dan Kecamatan Long Iram terus dimatangkan melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Perhubungan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta unsur pemerintah kecamatan dan kampung untuk mendukung kelengkapan dokumen penyelenggaraan kedua pelabuhan tersebut.
Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram di Ruang Koordinasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/11/26).
Rapat dipimpin Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kubar, Hafiluddin Mardjuni, mewakili Kepala Dinas Perhubungan, didampingi Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana, Erwin Dani.
Dalam rapat tersebut, Hafiluddin Mardjuni menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RIP merupakan tindak lanjut serah terima aset dermaga dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2023. Dermaga yang dibahas sebelumnya telah dibangun sejak tahun 2006.
“Dokumen RIP serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) telah rampung disusun,” kata Hafiluddin.
Namun, masih terdapat sejumlah dokumen pendukung yang perlu dilengkapi, meliputi kajian lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan rekomendasi kepala daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023.
Dalam tahapan pelaksanaannya, Dishub Kubar menargetkan, pada tahun 2026 dilakukan kajian teknis dan penyusunan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, pada tahun 2027 akan dilanjutkan dengan pemenuhan dokumen lingkungan hidup.
“Untuk memastikan kualitas kajian dan kelengkapan dokumen, Dishub Kubar juga akan melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun konsultan independen,” tambahnya.
Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, penyusunan dokumen kedua pelabuhan diharapkan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Selain memperkuat legalitas penyelenggaraan pelabuhan, upaya ini juga diharapkan mendukung pengembangan transportasi sungai, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kubar.
(Adv/Fac/Mii)
