Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menggelar kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Ruang Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (12/11/26).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pembangunan yang responsif gender melalui peningkatan koordinasi, evaluasi, serta komitmen seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Kubar.
Mengusung tema “Dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kita Tingkatkan Optimalisasi Pelaksanaan PUG dalam Mewujudkan Pembangunan yang Responsif Gender di Kabupaten Kutai Barat”, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Bupati Kubar, Frederick Edwin, yang dibacakan oleh Sekretaris DP2KBP3A, dr. Akbar, menyampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi penting dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan serta program pembangunan yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan merupakan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah.
“Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender,” jelas Frederick.
Lanjutnya, dirinya juga menegaskan, bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengukur capaian, mengidentifikasi hambatan, serta mengetahui sejauh mana perspektif gender telah diterapkan dalam program pembangunan masing-masing perangkat daerah.
“Kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender juga harus diperkuat melalui koordinasi yang optimal antara kelompok kerja PUG, tim perencana, dan seluruh perangkat daerah,” ungkap Frederick.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap, hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi serta rencana tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG di Kabupaten Kubar.
Pemkab Kubar berharap penguatan pelaksanaan PUG dapat memastikan kebijakan dan program pembangunan memberikan akses, kesempatan, partisipasi, serta manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki, sehingga pembangunan daerah semakin inklusif dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
(Adv/Fac/Mii)
