Suarastra.com – Motif ukiran, tarian adat, karya sastra, hingga pengetahuan pengobatan tradisional merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Kutai Barat (Kubar) yang perlu dijaga keberlangsungannya. Namun, pelestarian saja tidak cukup. Warisan budaya dan produk unggulan daerah juga membutuhkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan atau diklaim pihak lain.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar melalui kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda, Kamis (12/11/26).
Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah, tokoh adat, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pentingnya pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kubar, Yulian, yang hadir mewakili Kepala Bappelitbangda Sulhendi, menyampaikan bahwa Kutai Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi produk daerah, karya cipta, seni budaya, pengetahuan tradisional, hingga indikasi geografis.
“Potensi tersebut merupakan hasil kreativitas masyarakat, inovasi para pelaku UMKM, serta kekayaan warisan leluhur yang perlu dijaga dan dilestarikan bersama, termasuk melalui peran masyarakat dan tokoh adat,” terangnya dalam keterangan tertulis.
Meski memiliki kekayaan budaya dan produk lokal yang beragam, pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum atas karya dan produk tersebut dinilai masih perlu diperkuat. Sejumlah produk UMKM maupun kekayaan intelektual komunal berisiko diklaim atau disalahgunakan pihak lain apabila belum tercatat dan memperoleh perlindungan secara resmi.
Karena itu, sosialisasi ini tidak hanya membahas aspek pengenalan hukum, tetapi juga mendorong inventarisasi potensi kekayaan intelektual yang tersebar di berbagai wilayah Kutai Barat.
Materi yang disampaikan mencakup sejumlah jenis HKI, mulai dari hak cipta, merek, paten, indikasi geografis, desain industri, hingga kekayaan intelektual komunal.
“Selain memberikan pemahaman, kegiatan ini juga bertujuan menginventarisasi potensi produk UMKM dan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat,” tutur Yulian.
Inventarisasi tersebut mencakup berbagai kekayaan daerah, seperti tarian adat, motif ukiran, karya sastra, hingga pengetahuan pengobatan tradisional. Potensi yang telah teridentifikasi selanjutnya dapat difasilitasi untuk proses pencatatan maupun pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pesan Bupati Kubar, Frederick Edwin, yang dibacakan Sekretaris Bappelitbangda Florensius Steven, menekankan bahwa perlindungan HKI memiliki arti penting dalam menjaga nilai ekonomi sekaligus memberikan pengakuan terhadap kreativitas masyarakat.
Pemerintah daerah berharap Bappelitbangda bersama perangkat daerah terkait dapat terus membangun iklim inovasi yang sehat. Dengan demikian, potensi budaya, hasil kreativitas masyarakat, serta produk unggulan daerah tidak hanya dikenal, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
“Para pelaku ekonomi kreatif juga diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menggali pengetahuan dari narasumber, mendiskusikan berbagai kendala, serta menindaklanjutinya melalui pendaftaran karya dan produk unggulan yang dimiliki,” demikian pesan Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Dukungan pemerintah juga diharapkan hadir melalui pendampingan langsung kepada pelaku UMKM, terutama dalam membantu proses pendaftaran HKI agar prosedurnya lebih mudah dijangkau masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Kubar menargetkan kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, kreativitas masyarakat, dan produk unggulan daerah dapat terinventarisasi serta memperoleh perlindungan hukum.
“Warisan budaya tetap terjaga dan potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat,” tutupnya.
(Adv/Fac/Mii)
