Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah yang digelar di Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar lantai 3, pada Kamis (15/1/26).
Rakor yang dihadiri langsung Bupati Kukar Aulia Rahman Basri tersebut menjadi forum konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,97 triliun, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
“Hari ini kita melaksanakan high level meeting bidang pendapatan daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia Rahman Basri saat diwawancarai awak media.
Ia mengakui, selama ini struktur pendapatan Kukar masih cukup bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pendapatan jenis ini bersifat tidak sepenuhnya dapat dikendalikan daerah karena bersumber dari kebijakan pusat.
“Kita menyebutnya pendapatan yang uncontrolled, karena sifatnya given. Sekarang kita ingin memperkuat pendapatan yang bisa kita kendalikan sendiri, yaitu PAD,” tegasnya.
Menurut Aulia, PAD harus diperoleh melalui upaya nyata dan kerja sistematis di daerah. Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan, mulai dari pengelolaan destinasi wisata, parkir, jasa katering perusahaan, pajak air tanah, opsen kendaraan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bahan bakar bermotor yang beroperasi di wilayah Kukar.
“Ini opsi-opsi yang kita lihat masih bisa ditingkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Tak hanya itu, Ia juga menyoroti realisasi pendapatan tahun 2025 yang baru mencapai 85,37 persen dari target. Meski demikian, Aulia optimistis target tahun 2026 dapat dicapai jika dilakukan dengan langkah yang rapi, terukur, dan berbasis data.
“Dengan perencanaan yang lebih baik dan kerja bersama, saya yakin target Rp1,97 triliun bisa kita capai,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah belum optimalnya pendataan wajib pajak. Dari sekitar 900 perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara, hanya sebagian kecil yang terpantau dan terdata secara aktif.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kolaborasi Bapenda, OPD teknis, hingga kecamatan sangat penting agar potensi yang ada tidak bocor dan bisa dimaksimalkan,” tutup Aulia.
(Oby/Mii)
