Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan penyegaran birokrasi. Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, sebanyak 124 pejabat resmi dilantik, pada Jumat (6/2/26).
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, itu mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, hingga Pengawas di lingkungan Pemkab Kukar. Langkah ini menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus peremajaan struktur pemerintahan.
Dari 124 pejabat yang dilantik, sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran. Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, Martinayulianti, dipercaya mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Heriansyah yang sebelumnya menjabat Inspektur Inspektorat Daerah, kini mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, Rinda Desianti, bergeser dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Sosial. Ridha Darmawan, yang sebelumnya Sekretaris DPRD Kukar, dilantik sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sementara itu, Muhammad Taufik dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kini memimpin Dinas Perkebunan.
Rotasi juga terjadi pada Thauhidi Afrilian Noor, yang bergeser dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Adapun Maman Setiawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan, terutama untuk menjaga dinamika dan kinerja birokrasi.
“Proses peremajaan melalui mutasi dan rotasi merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan daerah. Kita berharap dengan semangat baru ini, implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030 dapat berjalan dengan baik,” ujar Aulia dihadapan 124 para pejabat tersebut.
Menurutnya, rotasi jabatan penting untuk mencegah munculnya zona nyaman yang berpotensi menurunkan kinerja aparatur.
Lanjutnya, terkait masih adanya sejumlah OPD yang belum terisi pejabat definitif, Aulia memastikan pengisiannya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Dalam waktu dekat, panitia seleksi akan dibentuk untuk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut.
“Meskipun manajemen talenta sudah mulai kita implementasikan, namun belum sepenuhnya utuh. Karena itu, seleksi terbuka tetap harus dilaksanakan untuk OPD yang masih kosong,” jelasnya.
Ia juga menargetkan, proses seleksi tersebut dapat rampung dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Selain soal struktur organisasi, Aulia juga menyoroti pentingnya tata kelola data dalam pemerintahan.
“Dalam bekerja, kita harus berlandaskan data. Misalnya, untuk mengintervensi masyarakat miskin, kita memerlukan data desil 1, 2, dan 3. Tanpa data yang tepat, intervensi akan sulit tepat sasaran,” ungkapnya.
“Kesalahan data akan berujung pada kesalahan intervensi. Ini yang harus kita benahi bersama,” timpal Aulia.
(Oby/Mii)
