Suarastra.com – Melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, hingga sayur-sayuran mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kenaikan harga paling terasa terjadi pada komoditas beras dan sayur-sayuran. Kondisi ini dipicu tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, mulai dari Sulawesi hingga Pulau Jawa.
Pantauan di lapangan menunjukkan harga beberapa komoditas pangan naik berkisar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Pengamat ekonomi Kalimantan Timur sekaligus dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kukar yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Yang agak unik memang, Kukar selama ini menjadi salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kalimantan Timur. Kalau tidak salah, Kukar mampu menyuplai sekitar 47 persen kebutuhan beras di Kaltim,” ujar Purwadi saat dihubungi melalui telepon via WhatsApp, pada Senin (15/06/26).
“Harusnya dengan situasi itu Kukar bisa lebih mandiri soal pangan, khususnya beras. Tapi kenapa masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, ini yang perlu dievaluasi,” tambahnya.
Menurut Purwadi, pemerintah perlu segera mencari akar persoalan kenaikan harga tersebut agar tidak berkembang menjadi pemicu inflasi di daerah. Dan, ia menilai, berbagai faktor harus ditelusuri, mulai dari biaya logistik, kenaikan ongkos transportasi, gangguan distribusi dari daerah pemasok, hingga dampak dari naiknya harga BBM.
“Harus jelas penyebabnya, apakah karena logistik mahal, biaya transportasi naik, pengiriman dari luar daerah terganggu, atau karena faktor lain seperti kenaikan harga BBM,” katanya.
Ia juga meminta, Perum Bulog bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pasar dan memastikan ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok.
“Jangan sampai ini menjadi pukulan berikutnya bagi masyarakat. Rupiah tidak baik-baik saja, sembako naik, BBM naik. Ini bisa menjadi pukulan berantai, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” timpal Purwadi.
Lebih lanjut, Ia bahkan mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat kelas menengah kembali turun tingkat kesejahteraannya karena pendapatan yang dimiliki tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pokok.
“Kelompok masyarakat yang baru saja naik ke kelas menengah bisa turun lagi karena pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu pemerintah harus segera turun tangan, jangan menunggu viral baru bergerak,” katanya.
Purwadi menilai langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna mengetahui secara langsung penyebab kenaikan harga.
“Menurut saya harus segera dilakukan sidak ke pasar. Disperindag, Bulog, DPRD, hingga bupati perlu turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Kenapa bisa terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan seperti ini,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan apakah kenaikan harga dipicu oleh tingginya biaya distribusi dari daerah pemasok.
“Perlu dipastikan apakah biaya pengiriman yang membuat harga menjadi mahal. Karena pada akhirnya biaya transportasi pasti dibebankan ke konsumen,” jelasnya.
Menurutnya, apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, ancaman inflasi di tengah melemahnya daya beli masyarakat akan semakin besar.
“Harus segera dicek ke lapangan, jangan banyak duduk di belakang meja. Pejabat publik itu digaji oleh rakyat. Rakyat adalah tuannya. Karena itu persoalan seperti ini harus segera ditangani,” pungkasnya.
(Oby/Mii)
