Suarastra.com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama di daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah seperti Kalimantan Timur (Kaltim).
Pengamat ekonomi Kaltim sekaligus dosen Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi tersebut dapat semakin menekan daya beli masyarakat karena harga berbagai kebutuhan dasar di Kaltim selama ini memang relatif lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa.
“Memang karena inflasi kita tinggi. Kenapa harga kebutuhan pokok lebih mahal dibanding Pulau Jawa? Salah satunya karena inflasi,” ujarnya saat diwawancarai melalui saluran seluler, pada Kamis (04/06/26).
Menurut Purwadi, tingginya harga barang di Kaltim tidak lepas dari ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar. Berbagai kebutuhan pokok, mulai dari daging sapi, sayuran, beras, jagung hingga telur, masih banyak didatangkan dari daerah lain.
“Contohnya daging sapi. Kebutuhan daging kurban di Kalimantan Timur ternyata baru terpenuhi sekitar 37 persen dari produksi lokal. Sisanya didatangkan dari Sulawesi dan daerah lain,” katanya.
Selain kebutuhan pangan, barang-barang impor juga berpotensi mengalami kenaikan harga ketika nilai tukar rupiah melemah. Kondisi ini dinilai akan semakin membebani masyarakat yang penghasilannya tidak mengalami peningkatan signifikan.
Tak hanya itu, Purwadi menyinggung, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yang berada di kisaran Rp4 juta per bulan belum mampu sepenuhnya mengimbangi tingginya biaya hidup di daerah.
“Saya kasih ilustrasi. Dengan UMR Rp4 juta di Kalimantan Timur, seseorang masih bisa dikategorikan miskin. Karena standar biaya hidup kita tinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, biaya tempat tinggal menjadi salah satu pengeluaran terbesar masyarakat. Untuk menyewa rumah petak sederhana saja, warga harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan.
“Itu baru rumah petak, bukan rumah pribadi,” katanya.
Belum lagi kebutuhan pendidikan anak, transportasi menuju tempat kerja, serta kebutuhan rumah tangga lainnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menurut Purwadi, kondisi ekonomi di Kaltim tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar dan pasar yang lebih luas.
“Hampir 80 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Barang bisa dijual dengan keuntungan tipis karena volumenya tinggi. Sementara di Kalimantan jumlah pembelinya lebih sedikit,” jelasnya.
Karena itu, pelaku usaha di Kalimantan cenderung mengambil margin keuntungan lebih besar agar usaha tetap bertahan. Dampaknya, harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dibandingkan daerah lain.
Ia menilai, untuk mencapai kehidupan yang benar-benar layak di Kaltim, kebutuhan pendapatan masyarakat idealnya jauh di atas angka UMP saat ini.
“Kalau menurut saya, agar benar-benar hidup layak, bisa sampai Rp10 juta,” ujarnya.
Terakhir, Purwadi menambahkan, hidup layak bukan hanya soal mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki ruang untuk pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang memadai, hingga tabungan untuk masa depan.
(Oby/Mii)
