Suarastra.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut dirinya berada di balik bergulirnya hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Menanggapi isu yang ramai beredar di media sosial itu, Seno memilih merespons dengan santai bahkan diselingi candaan.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Seno menegaskan dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam proses hak angket yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump jadi konsultan politiknya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, pada Kamis (28/05/26).
Menurut Seno, tudingan tersebut muncul hanya karena posisinya sebagai wakil gubernur. Ia menilai narasi yang berkembang lebih banyak dibangun berdasarkan asumsi dibandingkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut. Informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” tegasnya.
Seno bahkan menyebut tuduhan yang diarahkan kepadanya sebagai bentuk “cocokologi” yang dipaksakan. Ia menilai tidak ada dasar logis yang menjelaskan mengapa dirinya harus dikaitkan dengan hak angket yang merupakan kewenangan DPRD.
“Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian? Ini seperti cocokologi,” katanya.
Ia juga menyoroti pola informasi yang beredar di berbagai platform digital. Menurutnya, narasi yang muncul cenderung seragam dan terus diulang tanpa menghadirkan klarifikasi maupun sudut pandang dari dirinya.
“Saya amati, seluruh narasinya hampir sama. Isu itu terus dinaikkan, tetapi tanpa ada keterangan dari saya ataupun penjelasan logis kenapa tudingan itu diarahkan ke saya,” ujarnya.
Seno mengaku heran karena hanya segelintir wartawan yang melakukan konfirmasi langsung. Sementara tudingan dan analisis justru berkembang luas tanpa proses verifikasi yang memadai.
“Ada beberapa wartawan yang bertanya langsung ke saya dan sudah saya jawab. Tetapi yang masif beredar justru tudingan-tudingan itu,” katanya.
Terkait foto yang sempat viral dan memperlihatkan dirinya bersama sejumlah pihak yang dikaitkan dengan isu tersebut, Seno menegaskan bahwa foto itu merupakan dokumentasi lama yang kembali digunakan untuk membangun persepsi berbeda.
“Itu foto lama yang dipakai lagi untuk kondisi yang berbeda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Seno menegaskan bahwa hak angket merupakan mekanisme politik yang sepenuhnya berada dalam ranah DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah Provinsi Kaltim, kata dia, menghormati setiap proses yang berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Terkait isu yang beredar itu, saya perlu sampaikan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” tuturnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Seno memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengaku tidak berniat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum meski merasa dirugikan.
“Saya juga tak mau situasi ini. Di-frame seolah-olah karena saya wagub dan ada hak angket terhadap gubernur, maka saya yang mengotaki semuanya. Terlalu hebat kalau saya bisa mengatur itu,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Seno berharap isu yang berkembang tidak didasari oleh kepentingan tertentu maupun rasa iri terhadap dirinya. Ia memilih menyikapinya sebagai bagian dari dinamika politik yang harus dihadapi dengan kepala dingin.
“Tentu saya dirugikan. Tetapi ya kita coba mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu bisa diberikan hidayah,” pungkasnya.
(*/Oby/Mii)
