Suarastra.com – Ancaman disinformasi, hoaks, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kontestasi politik diprediksi menjadi tantangan besar menjelang Pemilu 2029. Menyikapi hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) membangun sinergi dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kukar untuk memperkuat literasi informasi sekaligus menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan yang berlangsung di Sekretariat SMSI Kukar, Jalan Danau Jempang, Kelurahan Melayu, Tenggarong, pada Kamis (09/07/26).
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, mengatakan konsolidasi di luar tahapan pemilu dilakukan dengan menjalin komunikasi bersama berbagai mitra strategis, mulai dari DPRD, partai politik, hingga media massa. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menjaga ruang informasi publik tetap sehat menjelang tahun-tahun politik.
“Kunjungan kami ini juga bagian dari kegiatan non tahapan, dengan mengunjungi berbagai rekan termasuk media. Kemarin kami sudah mengunjungi teman-teman parlemen, sekarang masih berlangsung ke partai politik yang terdaftar di KPU. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik,” ujarnya.
Teguh menjelaskan, sejumlah isu strategis mulai menjadi perhatian sejak dini, seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, politik uang, hingga dinamika penyelenggaraan pemilu di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, isu-isu tersebut berpotensi memicu penyebaran informasi yang menyesatkan apabila tidak dikelola dengan baik.
Ia menilai tahun 2027 akan menjadi awal meningkatnya dinamika politik nasional yang turut berdampak ke daerah. Di Kukar, salah satu isu yang diperkirakan menjadi perhatian adalah perubahan daerah pemilihan (dapil) akibat lima kecamatan masuk dalam kawasan IKN.
“Di 2027 situasi akan memanas dan kami sebagai kelembagaan harus sama-sama mengawasinya. Akan ada isu politik uang, isu IKN, hingga perubahan dapil. Karena itu kami berharap bisa berkolaborasi dengan SMSI untuk memitigasi hoaks dan diseminasi informasi yang berkembang,” katanya.
Senada, Anggota Bawaslu Kukar sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Fahrisal, menegaskan pengawasan demokrasi tidak dapat dilakukan Bawaslu seorang diri. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam menangkal penyebaran informasi palsu maupun isu bernuansa SARA.
“Isu seperti money politic, SARA, dan disinformasi tidak dapat ditangkal Bawaslu seorang diri. Kami perlu peran kawan-kawan media untuk ikut mengawalnya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi SDMO, Sri Muliati Ningsih, menyampaikan apresiasi kepada media atas kontribusinya selama pelaksanaan Pilkada. Ia menilai keberhasilan demokrasi juga ditentukan oleh kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan pemilukada juga tak lepas dari keberhasilan teman-teman media. Kami mengawal proses demokrasinya, teman-teman mengawal proses pewartaan. Atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras teman-teman media,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Munir Anshory, berharap kolaborasi dengan media tidak berhenti saat tahapan pemilu berlangsung. Ia menilai peningkatan kapasitas bersama perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan baru, termasuk kampanye berbasis kecerdasan buatan.
“Kami juga perlu bantuan untuk peningkatan kapasitas dari sisi jurnalistik. Mengapa penting? Karena kita akan dihadapkan dengan metode kampanye AI. Ini perlu kita persiapkan bersama sebelum aturan kampanye diterbitkan pada 2028 nanti,” jelasnya.
Ketua SMSI Kukar, Angga Triandi, menyambut baik langkah Bawaslu tersebut. Menurutnya, SMSI Kukar yang saat ini menaungi 35 perusahaan media siber siap menjadi mitra dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menangkal penyebaran hoaks di ruang publik.
“Kami berharap bisa terus bersinergi memberi informasi yang akurat, menangkal hoaks, sekaligus memperkuat komunikasi melalui berbagai saluran bersama Bawaslu,” tuturnya.
Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan SMSI Kukar berharap masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan terpercaya menjelang Pemilu 2029. Sinergi tersebut juga diharapkan menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan demokrasi daerah di tengah derasnya arus disinformasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
(*/Oby/Mii)
