Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui kegiatan advokasi terpadu Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang digelar di Pendopo Bupati Kukar, belum lama ini.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak bisa dipisahkan dari produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Orang yang sehat insyaAllah akan lebih produktif. Sementara produktivitas itu akan berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan pangan yang aman menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pangan yang dikonsumsi tidak hanya harus bergizi, tetapi juga melalui proses pengolahan yang baik hingga sampai ke tingkat rumah tangga.
Namun demikian, Aulia menekankan bahwa upaya mewujudkan pangan aman tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ini bukan tanggung jawab satu pihak. Harus ada kerja bersama untuk membangun ekosistem pangan yang sehat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program pangan aman tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadi bagian dari kebiasaan hidup masyarakat.
“Kalau ini sudah menjadi budaya, masyarakat akan terbiasa menjalankan pola hidup sehat tanpa harus disuruh,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kukar mengintegrasikan empat program utama, yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Sekolah Pangan Aman, dan Tempat Pangan Aman. Keempat program ini diharapkan mampu berjalan secara terpadu di seluruh wilayah.
Aulia turut menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar memperkuat sinergi dan tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menjalankan program.
“Jangan merasa ini hanya tugas satu OPD. Semua yang terkait harus bergerak bersama. Kalau bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat pada akhirnya akan menilai keberhasilan program dari dampak nyata yang dirasakan, bukan sekadar proses yang dilakukan oleh pemerintah.
“Yang dilihat masyarakat adalah manfaatnya. Maka hasil kerja kita harus benar-benar dirasakan,” tutupnya.
(Oby/Mii)
