Suarastra.com – Peringatan Hari Kartini menjadi momentum refleksi bagi perempuan di dunia politik untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keberpihakan kebijakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara Komisi IV, Sri Muryani, menilai semangat Kartini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam mendorong perempuan untuk maju dan berpendidikan.
Menurutnya, Kartini adalah simbol perjuangan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan dan kesempatan yang setara. Di era sekarang, peluang tersebut semakin terbuka luas, termasuk bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik dan legislatif.
“Perempuan itu harus maju dan berpendidikan. Sekarang kita sudah diberi ruang yang lebih luas, bahkan bisa masuk ke legislatif dan berbagai bidang lainnya,” ujarnya, pasca agenda Diskusi Publik “Aksi Kartini Kukar: Dari Lokal untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah” yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), pada Kamis (30/04/26).
Ia menegaskan, kehadiran perempuan di parlemen memiliki peran strategis, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Dalam fungsi legislasi dan penganggaran, perempuan dinilai mampu menghadirkan perspektif yang lebih peka terhadap persoalan sosial.
“Di legislatif, kita sebagai pembuat kebijakan bisa lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya perempuan yang masih mengalami keterbatasan,” katanya.
Sri Muryani juga menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, termasuk pelecehan seksual yang bahkan terjadi pada usia dini. Hal tersebut, kata dia, menjadi perhatian serius dalam pembahasan program dan anggaran daerah.
Ia mengaku pernah secara langsung mempertanyakan minimnya program prioritas untuk perempuan dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan di lapangan.
“Saya sempat mempertanyakan kenapa tidak ada program khusus yang benar-benar menjadi prioritas untuk perempuan, padahal banyak yang masih termarginalkan,” ungkapnya.
Upaya tersebut, lanjutnya, mulai membuahkan hasil setelah adanya komunikasi antara pemerintah daerah dan dinas terkait. Meski belum menjadi prioritas utama, sejumlah program untuk perempuan mulai mendapatkan alokasi anggaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang jumlahnya mencapai ribuan di Kutai Kartanegara. Menurutnya, kelompok ini membutuhkan dukungan nyata, baik dalam bentuk modal maupun peningkatan kapasitas.
“Perempuan kepala keluarga ini perlu dibina dan diberi dukungan. Tanpa anggaran, tentu sulit bagi mereka untuk berkembang,” tegasnya.
Namun demikian, Sri Muryani mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang untuk mendorong berbagai program pemberdayaan perempuan.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran, tentu kita harus lebih selektif. Padahal kebutuhan di masyarakat, terutama perempuan, sangat banyak,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti sejumlah isu perempuan yang masih memerlukan perhatian serius, seperti pernikahan siri, kekerasan terhadap perempuan, serta pernikahan usia dini yang dinilai merugikan perempuan dalam jangka panjang.
“Pernikahan siri itu sangat merugikan perempuan, begitu juga dengan kekerasan dan pernikahan usia dini yang masih terjadi,” katanya.
Sebagai penutup, Sri Muryani berpesan kepada perempuan muda agar terus meningkatkan kapasitas diri sebelum terjun ke dunia politik maupun kepemimpinan. Ia menekankan pentingnya literasi, pemahaman, dan kesiapan agar tidak sekadar hadir, tetapi benar-benar mampu berkontribusi.
“Perempuan harus terus meng-upgrade diri, memperluas wawasan, dan memahami bidang yang ingin digeluti agar bisa benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan,” tutupnya.
(Mii/Oby)
