Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai langkah memperkuat ketersediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Pencanangan yang berlangsung di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), pada Jumat (12/06/26), menjadi penanda dimulainya rangkaian sensus yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Kutai Barat, Ketua DPRD Kutai Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para mitra sensus.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya berbagai model usaha baru, pemerintah daerah menilai data ekonomi yang mutakhir menjadi kebutuhan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan wajah perekonomian saat ini telah banyak berubah. Pelaku usaha tidak lagi hanya hadir dalam bentuk toko fisik atau industri konvensional, tetapi juga berkembang melalui media sosial dan platform digital.
“Hari ini, usaha tidak lagi hanya hadir dalam bentuk toko fisik atau industri konvensional. Banyak pelaku usaha yang tumbuh dari rumah, media sosial, hingga marketplace digital. Fenomena ini membutuhkan data yang akurat agar pemerintah mampu memahami perubahan tersebut secara tepat,” ujarnya.
Menurut Frederick, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Data yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pemberdayaan UMKM, peningkatan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan daya saing ekonomi daerah.
“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mari kita bangun budaya sadar data. Karena dari data yang baik, lahirlah kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Barat, Lutfi Muta’ali, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap pelaksanaan sensus tersebut.
Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi telah dimulai sejak Mei 2026 dan akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Sedangkan pendataan lapangan kepada para pelaku usaha dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Kami mengerahkan 158 petugas yang tersebar di seluruh wilayah Kutai Barat. Petugas-petugas ini direkrut dari kampung terdekat demi memastikan proses pendataan dan verifikasi data berjalan valid,” katanya.
Menurut Lutfi, sensus ini akan menghimpun berbagai informasi mengenai aktivitas usaha yang berkembang di masyarakat, mulai dari usaha berskala besar hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Data tersebut nantinya akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi Kutai Barat dan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan penyematan rompi secara simbolis kepada petugas sensus sebagai tanda kesiapan pelaksanaan pendataan di lapangan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat, Kabupaten Kutai Barat berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
(Adv/Oby/Mii)
