Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah penyesuaian dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah mengubah pendekatan belanja daerah agar lebih realistis dan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah kini menerapkan pendekatan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya belanja daerah disusun dengan proyeksi pendapatan yang akan masuk, kini pengeluaran hanya dilakukan berdasarkan dana yang benar-benar sudah tersedia di kas daerah.
Menurutnya, hingga saat ini dana yang masuk ke kas daerah baru berkisar 26 hingga 30 persen dari total APBD yang telah ditetapkan.
“Kalau sebelumnya pendekatannya lebih prospektif, sekarang kami menggunakan pendekatan retrospektif. Artinya, uangnya harus benar-benar tersedia terlebih dahulu sebelum belanja dirilis,” kata Aulia, pada Kamis (11/06/26).
Kondisi tersebut membuat pemerintah bersama DPRD mengambil keputusan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan yang ada. Saat ini, kegiatan yang dijalankan diprioritaskan sesuai ketersediaan anggaran sekitar 30 persen.
Meski melakukan pengendalian belanja, Aulia memastikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu.
“Untuk belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, kami sudah menyiapkan alokasi khusus. Program BPJS Kesehatan agar masyarakat bisa berobat cukup menggunakan KTP tetap berjalan,” ujarnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Kukar juga memastikan kebutuhan pendidikan tetap mendapatkan perhatian. Program BOSKAB, BOSKAB afirmasi, perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru, hingga dana RT disebut telah disiapkan dalam alokasi anggaran yang tersedia.
Langkah pengendalian tersebut, lanjut Aulia, dilakukan untuk menghindari terulangnya persoalan utang daerah yang sempat menjadi beban pada tahun-tahun sebelumnya.
Di sektor pembangunan, pemerintah juga melakukan penyesuaian prioritas. Infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat menjadi fokus utama untuk tetap dikerjakan meski kondisi fiskal sedang ketat.
“Prioritas pertama adalah infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Misalnya penanganan longsor, jembatan yang rusak atau berisiko runtuh, dan infrastruktur lain yang berpotensi membahayakan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan ringan terhadap infrastruktur yang masih berfungsi namun memerlukan perbaikan agar tidak mengalami kerusakan lebih parah.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur baru untuk sementara ditahan terlebih dahulu. Pemkab Kukar memilih menunggu perkembangan kondisi keuangan daerah sebelum memutuskan pelaksanaan proyek-proyek baru.
“Kami mencoba menahan dulu pembangunan infrastruktur baru sambil melihat perkembangan kondisi keuangan daerah. Tujuannya agar pengelolaan keuangan tetap terkendali dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tutup Aulia.
(Oby/Mii)
