Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat terus memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibuka Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani di Aula Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rabu (03/06/26).
Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah sebagai upaya menyamakan pemahaman mengenai pengelolaan aset pemerintah yang tertib administrasi, sesuai regulasi, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Nanang Adriani menegaskan bahwa Barang Milik Daerah bukan sekadar daftar aset dalam laporan keuangan, melainkan sumber daya strategis yang harus dikelola secara optimal untuk menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Barang Milik Daerah bukan hanya sekadar aset yang tercatat dalam laporan keuangan, tetapi merupakan sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola aset menjadi penting agar seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari pencatatan hingga pemanfaatan, berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan pengelolaan aset secara tertib dan akuntabel.
Nanang juga menyoroti semakin besarnya tuntutan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di tengah perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan harus didukung data aset yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut tersedianya data aset yang akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan aset daerah. Karena itu, seluruh peserta diminta memanfaatkan sosialisasi sebagai sarana memperdalam pengetahuan, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Menurutnya, pengelolaan aset yang baik akan mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat perencanaan pembangunan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dalam menjaga, mengadministrasikan, mengamankan, serta memanfaatkan aset sesuai peruntukannya.
“Saya berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah semakin memahami tata cara dan mekanisme optimalisasi Barang Milik Daerah sehingga pengelolaan aset di Kabupaten Kutai Barat menjadi semakin tertib, transparan, akuntabel, dan berdaya guna,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKAD Kutai Barat, Erik Victory, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan aset daerah.
Ia menjelaskan, optimalisasi Barang Milik Daerah tidak hanya bertujuan mendukung pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, menekan biaya pemeliharaan aset yang kurang produktif, serta membuka peluang peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan aset yang memiliki nilai ekonomi.
“Kami berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh perangkat daerah dalam mendukung optimalisasi aset daerah agar lebih produktif dan mampu menunjang pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Erik turut mengapresiasi dukungan para narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan materi mengenai tata kelola serta strategi optimalisasi Barang Milik Daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kutai Barat berharap pengelolaan aset di seluruh perangkat daerah semakin profesional, tertib administrasi, dan akuntabel sehingga mampu mendukung efektivitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Adv/Fac/Mii)
