Suarastra.com – Pemerintah memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman, dengan stok Pertalite tersedia untuk 16 hingga 18 hari. Selain menjaga pasokan energi, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp165 triliun untuk memperkuat ruang fiskal, termasuk membantu pembiayaan subsidi BBM.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/26) lalu.
Bahlil menjelaskan, stok Pertalite atau BBM beroktan 90 yang termasuk dalam kategori BBM bersubsidi berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, cadangan jenis BBM lainnya dilaporkan berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.
Terkait gangguan pasokan BBM yang sempat terjadi di Bali, ia menyebut persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan cadangan nasional, melainkan keterlambatan distribusi dari Jawa Timur akibat kedatangan kapal yang tidak sesuai jadwal. Setelah dilakukan penanganan, stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari.
“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.
Pemerintah juga mengantisipasi hambatan distribusi energi akibat cuaca dan kondisi geografis. Sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Asmat di Papua, menghadapi tantangan distribusi yang berkaitan dengan pendangkalan sungai. Adapun ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, sedangkan cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.
Untuk memperkuat tata kelola pengadaan energi, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden mengenai pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Di sektor bahan bakar diesel, pemerintah juga mencatat kemajuan dalam mengurangi ketergantungan impor. Bahlil menyebut impor solar CN48 telah dihentikan, sementara sebagian kebutuhan solar CN51 masih dipenuhi melalui impor.
“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar (CN)48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.
Sementara itu, gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam disebut telah tertangani. Pemerintah berupaya memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati layanan listrik yang stabil tanpa pemadaman bergilir.
“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.
Selain aspek pasokan dan distribusi, pemerintah juga menyoroti kontribusi sektor energi dan mineral terhadap penerimaan negara. Bahlil melaporkan realisasi PNBP periode Januari–Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun.
Pemerintah menargetkan penerimaan tersebut dapat meningkat hingga Rp165 triliun. Tambahan penerimaan itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal negara, termasuk membantu menutup kebutuhan pembiayaan subsidi BBM.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal devisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Bahlil.
Kinerja ekspor batu bara juga menunjukkan peningkatan nilai meskipun volume pengiriman menurun. Sepanjang Januari–September 2026, volume ekspor batu bara tercatat sekitar 343 juta ton, turun dibandingkan 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, nilai ekspornya meningkat dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS.
“Jadi barang produksi turun pendapatan naik,” tegas Bahlil.
Adapun nilai ekspor nikel hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar 21,22 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari kinerja perdagangan komoditas mineral yang turut dilaporkan pemerintah dalam evaluasi sektor energi dan sumber daya mineral.
(*)
