Suarastra.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih meninggalkan ruang sidang saat Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang III yang mengagendakan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, pada Selasa (28/07/26).
Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kukar, Sugeng Hariyadi, menyampaikan secara resmi kepada pimpinan sidang bahwa fraksinya belum bersedia mengikuti agenda paripurna karena menilai pembahasan dokumen anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan tidak terburu-buru.
Usai penyampaian sikap itu, Sugeng bersama belasan anggota Fraksi PDI-P meninggalkan Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Akibatnya, rapat paripurna sempat diskors sebelum akhirnya kembali dilanjutkan.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa langkah walk out bukan bentuk penolakan terhadap jalannya pemerintahan, melainkan bagian dari upaya memastikan pembahasan APBD 2027 dilakukan secara matang.
“Kami mencoba merapatkan kembali secara internal fraksi terkait pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Yang dibahas ini 2027, dan sangat krusial. Sehingga kami memilih pelan dan tidak tergesa-gesa agar hasilnya benar-benar maksimal,” ujar Faisal kepada awak media.
Menurutnya, tahun anggaran 2027 akan memuat sejumlah agenda penting yang memerlukan perhatian lebih, termasuk menyangkut kebutuhan pegawai serta berbagai program prioritas daerah. Karena itu, fraksinya ingin memastikan seluruh perencanaan anggaran benar-benar disusun secara tepat.
Faisal juga meminta masyarakat tidak menafsirkan keputusan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Masyarakat tidak perlu berpikir negatif. PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin,” katanya.
Ia mengungkapkan, Fraksi PDI-P baru menerima dokumen rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dan saat ini masih melakukan telaah bersama tim ahli. Dari hasil pembacaan awal, terdapat sejumlah poin yang dinilai perlu didiskusikan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami sudah membaca dan melihat dokumennya. Tetapi karena kondisi fiskal kita mepet dan keuangan daerah belum stabil, kami merasa perlu mendesain ulang beberapa hal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan fraksinya ingin memastikan kebijakan anggaran tahun depan mampu menjawab kebutuhan daerah tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, PDI-P berencana menyampaikan sejumlah masukan dan alternatif kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari proses pembahasan.
Ia memastikan pembahasan internal fraksi akan segera dirampungkan sebelum hasilnya dikomunikasikan kepada pemerintah daerah.
“Lebih baik kami melakukan pembahasan secara lebih matang. Yang pasti kami PDI Perjuangan menegaskan tetap mendukung Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya.
(Oby/Mii)
