Suarastra.com – Pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya berdiri sebagai wujud penggunaan anggaran daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Karena itu, Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperketat pengawasan dan meningkatkan kualitas pembangunan turap di pinggir sungai agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Menurut Rasid, setiap pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar kualitas yang telah ditetapkan. Terlebih, pembangunan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus mampu memberikan hasil sesuai perencanaan dan harapan masyarakat.
Ia menjelaskan, untuk sementara, penanganan terhadap bangunan yang bermasalah masih menjadi tanggung jawab dinas terkait. Meski demikian, persoalan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan berikutnya dapat berjalan lebih baik.
“Untuk sementara, penanganan bangunan tersebut masih menjadi tanggung jawab dinas terkait. Harapan kita, ke depan kualitas pekerjaan harus benar-benar diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya, Rabu (28/10/26).
Rasid menegaskan, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Hal ini termasuk proyek yang dikerjakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau kontraktor, sehingga setiap pekerjaan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar yang dipersyaratkan.
“Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan, termasuk ketika bekerja sama dengan pihak ketiga atau kontraktor,” katanya.
Baginya, kualitas pembangunan tidak boleh menjadi hal yang dikesampingkan. Infrastruktur yang dikerjakan tanpa memperhatikan mutu berpotensi menimbulkan persoalan baru, bahkan berujung pada kebutuhan perbaikan yang kembali membebani anggaran daerah.
Politisi dari partai Golkar itu pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang berkualitas. Dengan pengawasan yang lebih cermat dan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar, pembangunan infrastruktur di Kukar diharapkan dapat memberikan manfaat optimal serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama. Jika kejadian seperti ini terus berulang, tentu kualitas pembangunan akan dipertanyakan. Selain itu, hal tersebut juga merugikan daerah karena APBD yang digunakan seharusnya menghasilkan pembangunan dengan kualitas yang baik dan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
