Suarastra.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, terus berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi atas persoalan pemadaman listrik di wilayah Kukar.
Ia menegaskan, meski pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam operasional PLN, upaya memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat tetap dilakukan.
“PLN sebenarnya merupakan mitra pemerintah. Kita tidak terlibat langsung dalam proses operasional PLN. Namun, sebagai pemerintah daerah, kita juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” ujarnya, Rabu (28/10/26).
Aulia mengatakan, pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan PLN untuk membahas berbagai kendala yang menyebabkan pemadaman listrik. Selain itu, Pemkab Kukar juga telah mendorong Kementerian ESDM mempertimbangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang di Kukar apabila daerah mengalami keterbatasan pasokan daya.
Menurutnya, persoalan listrik perlu mendapat perhatian serius, mengingat Kukar merupakan daerah penghasil sumber daya alam, termasuk batu bara. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu hal yang disampaikan kepada Kementerian ESDM bidang kelistrikan.
“Saya sampaikan kepada Kementerian ESDM bidang kelistrikan bahwa Bapak dan Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara melintas di depan mata mereka, sementara di sisi lain, persoalan listrik masih menjadi kendala,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kukar itu juga menjelaskan, dorongan tersebut telah disampaikan sebelum pemadaman listrik seperti yang terjadi belakangan ini. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi di Kecamatan Tabang, yang menurutnya mengalami pemadaman bergilir atau biarpet hampir setiap hari.
Tak hanya itu, Aulia juga menyoroti, kondisi tersebut karena di wilayah Kukar beroperasi perusahaan tambang batu bara besar yang memasok batu bara untuk PLN, yakni PT Bayan. Ia menilai persoalan pasokan listrik di wilayah penghasil sumber daya alam perlu menjadi perhatian bersama.
“Padahal, di sana beroperasi salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar yang memasok batu bara untuk PLN, yaitu PT Bayan. Bagaimana rasa kemanusiaan kita ketika di lokasi pengambilan sumber daya alam justru sering terjadi pemadaman listrik,” katanya.
Terakhir, Aulia menegaskan, Pemkab Kukar akan terus menyuarakan persoalan tersebut melalui koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM. Meski tidak dapat mengintervensi langsung operasional PLN, pemerintah daerah berharap komunikasi lintas pihak dapat mendorong solusi agar pemadaman listrik tidak terus berulang di Kukar.
“Sekali lagi, kami akan terus menyuarakan persoalan ini. Kewenangan kami untuk mengintervensi terlalu jauh operasional PLN memang tidak ada. Akan tetapi, kami selalu berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM bidang kelistrikan agar kondisi seperti ini tidak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
