Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat proses pemulihan warga terdampak kebakaran yang menghanguskan permukiman warga di kawasan Jl Alimudin Tenggarong, pada Selasa (06/10/26) yang lalu. Selain memastikan kebutuhan pokok dan aktivitas sehari-hari warga kembali berjalan, Pemkab Kukar juga menyiapkan penguatan infrastruktur air di kawasan padat penduduk untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran serupa.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebakaran tersebut menjadi salah satu kejadian kebakaran besar yang terjadi di Kukar. Pemerintah daerah kini berupaya meringankan beban warga terdampak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan relawan.
“Kami dari pemerintah daerah berusaha bagaimana meringankan korban yang terkena dampak dari kebakaran ini dan bekerja sama dengan seluruh warga masyarakat. Alhamdulillah, respon bantuan dari warga masyarakat sangat luar biasa,” ungkap Aulia saat kunjungan, pada Kamis (08/10/26).
Aulia berharap proses pemulihan pasca kebakaran dapat dilakukan dengan cepat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disdamkarmatan Kukar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, pemerintah kecamatan, hingga kelurahan yang sejak awal kejadian aktif membantu warga. Menurutnya, pemulihan tidak hanya dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar warga, tetapi juga memastikan aktivitas sehari-hari mereka tidak terganggu.
“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi, bagi yang bekerja itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya terpenuhi, permakanannya terpenuhi,” jelasnya.
Selain kebutuhan sekolah dan pekerjaan, kebutuhan lainnya seperti bahan dan perlengkapan memasak akan berkoordinasi dengan Baznas untuk menyalurkan bantuan terkait.
“Kalau seandainya bahan baku masakannya banyak tapi peralatan masaknya tidak ada, ya bahan makanannya tidak bisa terolah dengan baik,” tuturnya.
Aulia juga mengatakan bahwa penanganan dibagi dalam dua tahap yakni jangka menengah dan panjang. Pemerintah akan melakukan pemulihan sesuai kewenangan sekaligus menata kawasan agar penanganan bencana ke depan dapat dilakukan dengan lebih optimal.
Disamping hal-hal penting itu, salah satu evaluasi yang menjadi perhatian adalah akses kendaraan pemadam kebakaran menuju kawasan permukiman. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman.
“Kalau seperti kemarin, karena jalanan tidak ada, mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya sehingga proses penanganan itu tidak bisa berjalan dengan optimal,” katanya.
Menurut Aulia berdasarkan laporan Kepala Disdamkarmatan Kukar, proses pemadaman yang biasanya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit pada kondisi tertentu, dalam kebakaran tersebut membutuhkan waktu hingga sekitar dua jam. Karena itu, Pemkab Kukar juga membahas kebutuhan hidran dan ketersediaan air di kawasan permukiman padat. Penguatan sistem pengairan menjadi salah satu langkah yang akan didorong untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Oleh karena itu, Bupati Kukar menegaskan, dana RT tahun depan tidak akan dikurangi. Bahkan, dana tersebut dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing RT, termasuk penyediaan sumber air di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
“Untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong ini, salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut-sudut tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan setiap RT tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah akan melihat kondisi masing-masing wilayah dan mengoptimalkan penggunaan dana RT apabila kebutuhan penguatan infrastruktur air dapat ditangani melalui skema tersebut.
Selain pemulihan fisik, Pemkab Kukar juga memberi perhatian terhadap kondisi psikologis warga terdampak. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, pemerintah memastikan kondisi mereka tetap terpantau selama masa pemulihan.
“Selain kita merecovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita,” kata Aulia.
Menurutnya, pemulihan psikologis tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Komunitas dan masyarakat sekitar juga perlu terlibat untuk saling memantau kondisi warga terdampak agar tidak ada korban yang luput dari perhatian.
“Kita khawatir pascakebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya. Untuk membantu masyarakat kita, maka kita pun harus hadir untuk membantu masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat psikis,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
