Suarastra.com – Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi saksi penguatan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang II, pada Senin (27/04/26). Forum ini tak sekadar menjadi ruang evaluasi, tetapi juga merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kukar menyampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi ini menjadi bagian dari upaya pengawasan sekaligus perbaikan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di saat yang sama, DPRD bersama pemerintah daerah juga menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menilai hasil paripurna ini mencerminkan hubungan kerja yang sehat dan produktif antara dua lembaga. Ia menyebut, masukan yang disampaikan DPRD menjadi bahan penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi catatan penting bagi kami dalam memperbaiki dan menyempurnakan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam kebijakan strategis daerah, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD 2025–2030.
“Ini akan kami selaraskan dengan strategi pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Terkait disahkannya Perda Perizinan Berbasis Risiko, Aulia menilai regulasi ini menjadi langkah maju dalam menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan terukur.
“Regulasi ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat posisi daerah dalam menarik investasi,” katanya.
Menurutnya, kepastian hukum dalam perizinan menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika fiskal yang ada.
Aulia juga mengapresiasi peran DPRD yang dinilai aktif dan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat terus dijaga sebagai kekuatan bersama dalam membangun Kutai Kartanegara.
“Kolaborasi ini menjadi energi positif untuk memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
(Oby/Mii)
