Suarastra.com – Kebijakan efisiensi nasional yang diterapkan pemerintah pusat mulai memberi dampak langsung terhadap pola perencanaan anggaran di tingkat daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu daerah yang melakukan penyesuaian signifikan terhadap prioritas pembangunan 2026, dengan menitikberatkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan perhitungan awal, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun. Nilai ini lebih rendah dari rencana awal dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang semula mencapai Rp7,5 triliun.
Meski begitu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menuntaskan seluruh program prioritas yang telah dijanjikan dalam visi dan misi “Kukar Idaman Terbaik”. Meski ada keterbatasan anggaran, pelaksanaan program tetap dilanjutkan dengan strategi yang lebih efisien dan terukur.
“Terkait program Kukar Idaman Terbaik, kita akan mengupayakan yang terbaik. Ada dua strategi yang kita laksanakan. Pertama, menilai kesiapan programnya. Kedua, kalau uangnya cukup, kita eksekusi sesuai target yang sudah direncanakan. Kalau uangnya tidak cukup, targetnya akan kita kurangi,” ujar Aulia saat diwawancarai awak media, pada Sabtu (01/11/2025).
Terkait bagaimana pemerintah daerah akan mengimplementasikan, Aulia mencontohkan, jika sebelumnya direncanakan pelatihan bagi 100 pelaku UMKM, maka di tengah penyesuaian anggaran pelatihan tetap dilaksanakan, hanya saja dengan jumlah peserta yang dikurangi. Menurutnya, langkah ini penting agar program tetap berjalan dan janji pemerintah kepada masyarakat tetap terpenuhi.
“Jadi targetnya tetap tanpa menghilangkan programnya, karena hal ini yang kita janjikan kepada masyarakat dan harus kita tuntaskan,” tegas Aulia.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kukar itu menyebutkan, seluruh program strategis dari 17 “Kukar Idaman Terbaik” akan terus dijalankan dengan fokus pada hasil yang terukur. Pemerintah tidak hanya menilai capaian dari sisi kegiatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semua program strategis itu akan terus kita upayakan. Kita ingin produktivitas petani naik, luas tanam meningkat, dan hasil tangkapan nelayan semakin baik,” jelasnya.
Untuk memastikan setiap program memberikan hasil maksimal, Pemkab Kukar juga berencana memperkuat aspek pelatihan dan pendidikan bagi penerima bantuan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.
“Ke depan, target kita semua bantuan akan disertai pelatihan dan pendidikan. Harapan kita, dengan proses yang dijalani ini secara benar, maka kita bisa mengendalikan output, outcome, dan dampak dari program tersebut,” tutup Aulia.
Dengan strategi efisiensi dan fokus pada dampak nyata, Pemkab Kukar berupaya memastikan pembangunan tahun 2026 tetap berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Kukar.
(ADV/Oby/Mii)
