Suarastra.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tiga Ormas Daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (04/05/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk akumulasi keresahan terhadap sejumlah kebijakan dan polemik yang dinilai merugikan masyarakat.
Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Kayuh Baimbai, dan Remaong Kutai Menamang (RKM) membawa delapan tuntutan kepada DPRD Kukar.
Isu yang diangkat mencakup penertiban kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, transparansi anggaran, hingga dugaan penggunaan fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi. Dan, salah satu tuntutan yang paling mencuat adalah desakan agar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mundur dari jabatannya.
Ketua Umum RKB sekaligus koordinator aksi, Hebby Nurlan Arafat, menyebut aksi tersebut dipicu oleh sejumlah kebijakan dan pernyataan yang dinilai tidak tepat serta memicu polemik di tengah masyarakat.
“Aksi damai ini berkaitan dengan beberapa kebijakan dan pernyataan Ketua DPRD Kutai Kartanegara yang belakangan ramai diperbincangkan,” ujarnya dihadapan awak media.
Ia juga menyoroti, dugaan penyalahgunaan tugas dan fungsi Ketua DPRD, terutama terkait fasilitasi terhadap organisasi luar daerah yang disebut belum terdaftar di Kesbangpol Kukar dan mendapat penolakan di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Organisasi tersebut tidak terdaftar, namun tetap diundang. Hal ini memicu konflik hingga berujung pada persoalan hukum bagi sejumlah pihak,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, yang merespons tuntutan aliansi. Menurut Hebby, pihaknya menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk awal komunikasi.
Aliansi menyatakan akan menyerahkan pernyataan sikap secara tertulis, lengkap dengan notulensi pertemuan, untuk diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jakarta.
“Harapan kami ada tindak lanjut yang jelas. Tuntutan ini bukan sekadar aspirasi, tetapi bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah,” tutupnya.
(Oby/Mii)
