Suarastra.com – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong langkah penyesuaian anggaran secara menyeluruh. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa efisiensi menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari di tengah ketidakpastian keuangan daerah.
“Memang ada penyesuaian. Anggaran yang tidak terlalu prioritas akan dikurangi, termasuk perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas tertentu,” ujar legislator Partai PDIP itu, pada Jumat (24/04/26).
Kondisi ini, lanjutnya, dipengaruhi oleh belum pastinya transfer dana dari pemerintah pusat, khususnya terkait dana kurang salur. Tak hanya itu, target pendapatan asli daerah (PAD) juga diperkirakan belum bisa tercapai secara maksimal
“Karena itu, efisiensi menjadi keharusan agar kita tidak menambah beban baru,” jelasnya.
Sebagai dampaknya, sejumlah program, terutama proyek infrastruktur yang belum mendesak, akan ditunda sementara. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko penambahan utang baru di tengah kondisi keuangan yang belum stabil.
Sementara untuk pemerintah daerah, menurut Yani, akan menunggu hingga pertengahan tahun, sekitar Juli atau Agustus, untuk melihat kepastian realisasi dana dari pusat. Keputusan lanjutan terkait program pembangunan akan dibahas dalam APBD Perubahan.
Disisi lain, di internal DPRD sendiri, efisiensi dilakukan secara signifikan dengan pemangkasan anggaran hingga 50 persen. Yani mencontohkan, kegiatan yang sebelumnya dianggarkan Rp1 miliar kini hanya dialokasikan sekitar Rp500 juta.
“Ini berlaku untuk semua kegiatan, termasuk perjalanan dinas dan penggunaan fasilitas seperti hotel yang dibatasi seminimal mungkin,” ujarnya.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah kondisi yang ada,” tambah Yani.
(Oby/Mii)
