Suarastra.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan asap, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan dengan negara tetangga. Karena itu, mitigasi karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar penanganan tidak hanya berfokus pada respons saat kebakaran terjadi.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, mengatakan karhutla berisiko memicu gangguan saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak juga menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perlindungan dari dampak asap kebakaran.
“Karhutla ini memang berbahaya, terutama karena bisa memicu penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Karena itu, penanganannya harus serius, apalagi bagi teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak didik kita,” ujarnya pada Minggu (18/10/26).
Menurut Akbar, penanganan karhutla perlu dibahas secara lebih spesifik dengan melibatkan pemerintah di berbagai tingkatan. Pembahasan tersebut diperlukan untuk merumuskan langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Melihat pembahasan kita tadi dalam RDP, artinya karhutla ini menurut teman-teman bukan hanya tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, tetapi juga harus dibahas secara lebih spesifik di masing-masing kecamatan, kabupaten, hingga kelurahan. Langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk menangani karhutla tersebut?” katanya.
Selain mitigasi, Akbar juga menyoroti persoalan penggalangan donasi yang dilakukan unsur pemerintah saat terjadi bencana. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada penyusunan langkah penanganan dan pencegahan dalam skala yang lebih luas.
“Selama ini, sempat muncul persoalan ketika unsur pemerintah membuka donasi. Menurut kami, hal itu cukup mencederai kehadiran dan peran pemerintah hari ini,” ungkapnya.
Ia berpandangan, penggalangan donasi dapat dilakukan oleh komunitas masyarakat, sedangkan pemerintah perlu mengambil peran utama dalam merancang mitigasi serta menentukan langkah strategis untuk menangani karhutla.
“Mestinya, donasi cukup dilakukan oleh teman-teman komunitas. Sementara itu, pemerintah sendiri seharusnya mulai memitigasi persoalan ini dalam skala yang lebih besar dan menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil, bukan justru membuka donasi,” tegasnya.
Akbar juga menyinggung dampak karhutla terhadap negara tetangga. Menurutnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan dapat memunculkan kritik dari masyarakat luar negeri ketika asap kebakaran meluas hingga mengganggu wilayah mereka.
“Hal itu bahkan sempat muncul di kalangan warganet negara tetangga, dengan pernyataan seperti, ‘Kalian membakar hutan atau membakar negara?’ Kebakaran ini memang mengganggu negara-negara tetangga kita,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius dan menyeluruh, mulai dari penguatan mitigasi di tingkat wilayah hingga penentuan langkah penanganan yang terkoordinasi.
“Menurut saya, penanganan karhutla harus dilakukan secara masif dan serius, terutama dengan kondisi yang terjadi hari ini,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
