Suarastra.com – Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), turut melibatkan perusahaan sektor perkebunan. Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar menyebut hampir seluruh perusahaan di wilayah tersebut telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Kepala Disbun Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan Muara Kaman menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena kerap mengalami kejadian kebakaran lahan. Berdasarkan pemantauan dinas, perusahaan perkebunan di kawasan tersebut juga telah diingatkan oleh pihak keamanan dan aparat berwenang untuk meningkatkan upaya pencegahan.
“Kalau untuk pengendalian karhutla, hampir semua perusahaan di sektor perkebunan di Muara Kaman terlibat. Yang paling aktif memang di Muara Kaman, karena wilayah ini juga banyak mengalami kejadian kebakaran,” ujarnya, Kamis (15/10/26).
Selain berpartisipasi dalam pengendalian karhutla, perusahaan perkebunan diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kesiapan tersebut juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah dalam proses penerbitan izin usaha perkebunan.
“Sesuai ketentuan, perusahaan perkebunan harus dilengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sebelum izinnya diterbitkan. Hal itu juga menjadi bagian dari penilaian pemerintah,” jelasnya.
Taufik menambahkan, pihaknya terus mengolah data terkait upaya pengendalian kebakaran di lahan dan kawasan perkebunan. Dan,data tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun pemerintah provinsi sebagai bagian dari koordinasi penanganan karhutla.
Tak hanya itu, Ia menegaskan, berdasarkan pemantauan dinas, tidak ada perusahaan perkebunan yang sepenuhnya pasif dalam upaya pengendalian kebakaran.
“keterlibatan perusahaan dalam penyaluran bantuan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), seperti bantuan masker dan bantuan lainnya, belum seluruhnya terpantau oleh dinas,” ujar Taufik.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendataan yang lebih menyeluruh terhadap kontribusi perusahaan, baik dalam upaya pengendalian karhutla maupun dukungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
(Hen/Mii)
