Suarastra.com – Penurunan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai berdampak pada sejumlah program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bantuan untuk masyarakat pesisir dan nelayan disebut menjadi salah satu yang mengalami penundaan hingga minim realisasi.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmad Darmawan, mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
“APBD kita mengalami pengurangan efisiensi yang cukup tajam sehingga sedikit banyaknya mengalami dampak di masyarakat. Bantuan-bantuan pemerintah yang tadinya bisa didistribusikan sekarang mengalami penundaan, bahkan banyak yang terpending,” kata Rahmad, pada Rabu, (07/10/26).
Menurutnya, efisiensi anggaran juga membuat sejumlah program pemerintah harus mengalami relokasi anggaran. Salah satunya program Kukar Idaman RTKU Terbaik yang sebelumnya disepakati sebesar Rp150 juta, kemudian turun menjadi Rp50 juta.
“Itu dampak dari pengurangan dana transfer pusat yang memang belum maksimal ke kita,” ujarnya.
Rahmad menyebutkan bahwa kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap bantuan yang seharusnya diterima masyarakat pesisir. Berdasarkan pengamatannya, bantuan untuk nelayan pada tahun ini sangat minim dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau persentasenya saya tidak tahu karena saya tidak bicara data. Tapi memang minim bantuan-bantuan di masyarakat pesisir kita dibandingkan satu sampai dua tahun sebelumnya. Banyak bantuan untuk UMKM dan nelayan, tetapi tahun ini memang nihil,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD Kukar terus mendorong agar program yang telah menjadi prioritas melalui mekanisme perencanaan daerah dapat direalisasikan. Menurutnya, setiap usulan anggaran telah melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Ia memahami keterbatasan anggaran membuat tidak semua program dapat direalisasikan. Namun, perencanaan dan prioritas yang telah disepakati tetap perlu menjadi perhatian dalam menentukan program yang dijalankan pemerintah.
“Anggaran yang terbatas dan sudah terbahas melalui mekanisme Musrenbang juga banyak yang tidak terealisasi,” katanya.
Selain itu, terkait pelaksanaan Pesta Laut, Rahmad mengatakan pihaknya hingga kini belum mendapatkan informasi mengenai besaran anggaran kegiatan tersebut. Meski demikian, ia menyatakan dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan melestarikan adat dan budaya masyarakat.
“Untuk Pesta Laut sampai detik ini memang kami belum mendapatkan informasi berapa anggarannya. Tapi tentu seluruh kegiatan yang mendorong pelestarian adat dan budaya itu kita dukung,” ujarnya.
Menurut Rahmad, pelestarian tradisi daerah penting dilakukan agar budaya yang dimiliki setiap wilayah dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Dalam rangka itu, tentu kita harus menyesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Karena kita sekarang sedang efisiensi dan banyak anggaran yang terpangkas, tentu sudah tidak bisa lagi membuat acara-acara yang sifatnya seremonial dan terkesan menghambur-hamburkan uang,” tegasnya.
Ia mendorong agar kegiatan yang tetap dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran memiliki nilai produktif dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Terutama kegiatan yang dapat menarik banyak orang dan menciptakan perputaran ekonomi di daerah.
“Hal-hal yang sifatnya produktif, nilai ekonominya ada, dan tentu mendorong perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat, efek domino dari setiap event yang berlangsung, apalagi event-event yang mengumpulkan banyak orang,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
