Suarastra.com – Kondisi permukiman padat penduduk di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian setelah kebakaran melanda kawasan RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. DPRD Kukar mendorong langkah preventif yang lebih konkret, salah satunya mempercepat realisasi jaringan hidran untuk memperkuat penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk.
Anggota DPRD Kukar, Fatlon Nisa, mengatakan fasilitas hidran sebenarnya telah dibangun. Namun, pemanfaatannya dinilai belum maksimal karena jaringan pendukung belum tersedia secara optimal.
“Karena kemarin ada di salah satu pokok-pokok pikiran saya, hidran. Sudah kita bangun, cuma mungkin tidak maksimal karena jaringannya belum ada,” kata Fatlon saat meninjau lokasi kebakaran, Selasa (06/10/26).
Menurutnya, pembangunan jaringan hidran akan kembali didorong dalam pembahasan anggaran 2027. Keberadaan jaringan tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah antisipasi apabila kebakaran kembali terjadi di kawasan permukiman.
“Setidaknya kita tidak berharap musibah ini terulang lagi. Intinya kita bisa antisipasi. Jangan sampai harapan kita, ini sudah cukup, terakhir musibahnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang meluas seperti ini,” ujarnya.
Dia menyebutkan, telah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Kukar terkait rencana penyelesaian jaringan tersebut. Ia menjelaskan, fasilitas hidran dan rumah pompa sudah tersedia sehingga pekerjaan berikutnya tinggal menyelesaikan jaringan pendukung.
“Di tahun 2027 saya sudah bicara sama Pak Ketua DPRD untuk pembangunan jaringannya. Karena hidran sudah, rumah pompa sudah, tinggal jaringannya saja yang kita selesaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan fasilitas hidran tersebut juga berkaitan dengan hasil komunikasi melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak pemadam kebakaran dan instansi terkait.
Selain infrastruktur, Fatlon turut menyoroti kondisi warga yang terdampak kebakaran. Bantuan yang diberikan pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat setelah kehilangan tempat tinggal maupun harta benda akibat musibah tersebut.
“Kalau relokasi saya belum ini ya, mungkin nanti dari pihak DPRD bersama Pemda nanti akan lebih bicara seperti apa,” katanya.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP juga itu menyoroti, kondisi permukiman yang banyak memiliki rumah sewaan dengan jarak antarbangunan yang berdekatan. Menurutnya, kondisi tersebut, ditambah faktor kemarau dan arah angin, dapat turut memengaruhi cepatnya penyebaran api ketika kebakaran terjadi.
Karena itu, ia berharap DPRD dan Pemkab Kukar dapat berkolaborasi menentukan langkah penanganan kawasan tersebut. Opsi relokasi maupun pembangunan kembali, menurutnya, perlu dibicarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan Pemkab dan DPRD bisa berkolaborasi sesuai apa yang diharapkan masyarakat, relokasi dan pembangunan seperti apa nanti ke depan,” pungkas Fatlon Nisa.
(Hen/Mii)
