Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menegaskan Posyandu sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati H. Nanang Adriani di Ruang Rapat Bappedalitbang Kutai Barat, Kamis (11/06/26).
Rakor tersebut diikuti kepala perangkat daerah, camat, perwakilan puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah peserta dari kecamatan juga mengikuti kegiatan secara daring sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Nanang Adriani menekankan bahwa keberhasilan menekan angka stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Menurutnya, Posyandu menjadi titik awal yang sangat penting karena berperan memantau tumbuh kembang balita sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga.
Ia mengungkapkan prevalensi stunting di Kutai Barat masih berada di angka 27,6 persen, sehingga diperlukan langkah yang lebih terarah untuk mencapai target nasional. Salah satu persoalan yang masih dihadapi ialah rendahnya tingkat kehadiran balita ke Posyandu.
“Rendahnya kunjungan ke Posyandu membuat deteksi dini terhadap risiko stunting, gizi kurang, maupun masalah kesehatan lainnya belum berjalan optimal,” ujarnya.
Menurut Nanang, perubahan pola hidup masyarakat pascapandemi, tingginya mobilitas warga, hingga belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kunjungan tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memiliki landasan kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan penanganan secara konvergen dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di tingkat daerah, kebijakan itu diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.444/K.3260/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Barat periode 2025–2029.
Di tengah posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Nanang menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Karena itu, Rakor dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun strategi agar lebih banyak balita hadir dan ditimbang secara rutin di Posyandu.
Pemerintah daerah pun mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat kebijakan hingga tingkat kampung agar orang tua membawa balitanya ke Posyandu sesuai jadwal, meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan dan pemberian insentif, memastikan seluruh Posyandu memiliki alat antropometri sesuai standar, serta memperkuat integrasi data lintas sektor agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, meningkatnya cakupan kunjungan Posyandu tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat bagi pemerintah, tetapi juga memperluas cakupan imunisasi, meningkatkan edukasi gizi keluarga, dan mencegah risiko gagal tumbuh pada balita.
“Keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, kader Posyandu hingga masyarakat,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), perangkat daerah, puskesmas, pemerintah kampung, kader Posyandu, dan masyarakat memperkuat komitmen bersama mewujudkan Zero New Stunting di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya peduli kesehatan berbasis masyarakat, memperkuat kapasitas kader Posyandu, mengintegrasikan kebijakan dan anggaran hingga tingkat kampung, serta menyiapkan Generasi Emas Kutai Barat yang sehat, unggul, dan siap bersaing menyongsong perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
(Adv/Fac/Mii)
