Suarastra.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu menyusul dugaan keracunan makanan yang menyebabkan puluhan warga mengalami gangguan kesehatan.
Insiden tersebut berdampak pada anak Sekolah Dasar (SD) serta peserta Posyandu yang berada di Kecamatan Sebulu, Kukar. Peristiwa ini dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sekretaris PC PMII Kukar, Akhmad Fikri Zakaria, mengapresiasi langkah cepat tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang telah memberikan penanganan kepada para korban. Namun, ia menegaskan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut tidak boleh kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan terhadap proses penyediaan makanan.
“Kami mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis karena niat mulianya untuk masyarakat. Namun, keselamatan peserta didik serta ibu dan anak harus menjadi prioritas utama. Peristiwa ini tidak boleh dianggap angin lalu. Kami mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) Cabang Kalimantan Timur segera melakukan evaluasi total terhadap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG),” ujar Fikri dalam siaran pers.
PMII Kukar juga menyampaikan, sejumlah rekomendasi sebagai langkah perbaikan agar pelaksanaan program MBG ke depan berjalan lebih aman dan berkualitas.
Pertama, organisasi mahasiswa tersebut meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur umum, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, PMII mendorong penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam proses penyediaan makanan, BGN diminta tidak ragu menghentikan sementara operasional SPPG terkait hingga seluruh standar higienitas dan keamanan pangan dipenuhi.
PMII Kukar juga mengusulkan pengawasan yang lebih transparan dan kolaboratif dengan melibatkan sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah agar kualitas makanan yang disalurkan dapat dipantau secara berkelanjutan.
Maka dari itu, Fikri berharap, BGN segera mengambil langkah cepat, terbuka, dan tegas dalam menindaklanjuti peristiwa tersebut. Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
“Perbaikan tata kelola sangat penting agar tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi yang sehat, aman, dan berkualitas bagi anak-anak serta masyarakat, dapat terus diwujudkan secara optimal,” tutup Fikri.
(*/Oby/Mii)
