Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong penguatan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah menggelar Business Matching, edukasi keuangan, layanan Desk SLIK OJK, serta pelatihan pencatatan keuangan digital menggunakan aplikasi SIAPIK di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), pada Senin (27/07/26).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar pelaku usaha mampu mengelola bisnis secara lebih profesional.
Acara dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Ali Sadikin, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Bayuadi Hardiyanto, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Kalimantan Timur–Kalimantan Utara Yulianta, serta para pelaku UMKM.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Ali Sadikin menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, BI, OJK, dan lembaga keuangan merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.
“Agenda ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan modal yang sehat bagi pelaku usaha, sekaligus mengedukasi masyarakat agar terhindar dari investasi ilegal dan jeratan pinjaman online ilegal,” ujar Ali Sadikin.
Menurutnya, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan akses permodalan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha dengan baik agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai layanan, mulai dari Business Matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan dan calon investor, edukasi pengelolaan keuangan, layanan pengecekan riwayat kredit melalui Desk SLIK OJK, hingga pelatihan penggunaan aplikasi SIAPIK yang dikembangkan Bank Indonesia.
“Melalui aplikasi tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara digital, lebih rapi, dan sesuai dengan persyaratan lembaga keuangan sehingga peluang memperoleh akses pembiayaan menjadi lebih besar,” jelas Ali Sadikin.
Usai pembukaan, para peserta juga meninjau stan pelayanan dari berbagai lembaga, di antaranya perbankan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pegadaian yang turut memberikan informasi serta layanan kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap kualitas pengelolaan UMKM terus meningkat, akses pembiayaan formal semakin terbuka, dan pelaku usaha lokal mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
(Adv/Fac/Mii)
