Suarastra.com – Keberadaan perpustakaan desa dan kecamatan di Kutai Kartanegara dinilai masih menjadi penopang penting bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan akses bacaan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah Z, mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap keberlangsungan perpustakaan di wilayah pedesaan, termasuk kesejahteraan para petugas yang selama ini banyak bekerja secara sukarela.
Menurut Hamdiah, keberadaan penjaga perpustakaan menjadi bagian penting dalam menjaga layanan literasi tetap berjalan di desa-desa maupun wilayah terpencil.
“Mudah-mudahan ke depan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan honor kepada para penjaga perpustakaan yang berada di desa maupun kecamatan,” ujarnya, pada Rabu (24/06/26).
Ia menegaskan perpustakaan di desa tidak boleh sampai berhenti beroperasi. Sebab, masih banyak anak-anak yang menggantungkan akses bacaan dari fasilitas tersebut untuk mendukung proses belajar.
Menurutnya, tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk membeli buku secara mandiri sehingga perpustakaan menjadi salah satu sumber pengetahuan yang masih sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain mempertahankan keberadaan perpustakaan, Hamdiah juga menilai pengelolaan layanan harus terus ditingkatkan. Mulai dari kebersihan ruangan, penataan koleksi buku, hingga sistem peminjaman dan pengembalian perlu dikelola dengan baik agar masyarakat merasa nyaman.
“Perpustakaan jangan hanya ada bangunannya saja, tetapi juga harus aktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Kukar, Ridha Darmawan, mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan perpustakaan desa. Salah satunya adalah keterbatasan petugas yang dapat memberikan pelayanan secara penuh waktu.
Menurut Ridha, jumlah perpustakaan desa yang benar-benar aktif hingga saat ini masih terbatas. Karena itu, diperlukan sistem yang mampu menjaga keberlangsungan layanan di tingkat desa.
“Karena itu perlu diciptakan sebuah sistem yang mendukung keberlangsungan layanan perpustakaan desa. Salah satunya adalah adanya kompensasi bagi petugas yang menjalankan tugas tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan dukungan terhadap petugas perpustakaan dapat diberikan melalui kebijakan pemerintah desa dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki masing-masing.
Di tengah keterbatasan tersebut, Diarpus Kukar juga terus memperluas akses literasi melalui layanan perpustakaan digital e-Kukar. Saat ini, platform tersebut menyediakan sekitar 120 ribu judul buku dengan total 187 ribu eksemplar digital yang dapat diakses masyarakat selama tersedia jaringan internet.
Ridha berharap layanan digital tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan dengan lebih mudah, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan koleksi buku fisik.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital ini sehingga akses terhadap bahan bacaan menjadi lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” tutupnya.
(Oby/Mii)
