Suarastra.com – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada industri kelapa sawit Indonesia. Perlambatan ekonomi negara mitra serta lonjakan biaya logistik global berpotensi menekan volume ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Gangguan jalur perdagangan di Selat Hormuz turut memperparah kondisi. Jalur tersebut merupakan salah satu titik vital distribusi energi dunia yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi negara-negara tujuan ekspor Indonesia di kawasan Asia.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut dampak konflik ini bersifat tidak langsung, namun signifikan terhadap daya beli negara mitra.
“Ada dampak tidak langsung terhadap perlambatan ekonomi negara-negara mitra kita, terutama yang bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz seperti China, India, Jepang, dan Singapura,” ujar Faisal, pada Sabtu (11/04/26).
Di tengah tekanan eksternal tersebut, kebijakan dalam negeri juga menjadi sorotan. Kenaikan tarif pungutan ekspor melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026 menuai penolakan dari kalangan petani sawit.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, menilai kebijakan tersebut justru menambah beban di tengah kondisi petani yang sedang tertekan.
“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” tegasnya.
Kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 12,5 persen ini ditujukan untuk mendukung program peningkatan campuran biodiesel dari B40 ke B50. Namun, kebijakan ini berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Setiap kenaikan pungutan satu persen diperkirakan menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Secara keseluruhan, penurunan harga bisa mencapai Rp500 hingga Rp800 per kilogram.
Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerugian hingga Rp1,2 triliun per tahun bagi petani sawit rakyat.
Selain itu, kenaikan harga pupuk dan biaya operasional kebun turut mempersempit ruang gerak petani. Beban produksi yang meningkat tidak diimbangi dengan stabilitas harga jual hasil panen.
“Kebijakan ini menambah tekanan bagi petani yang saat ini sudah menghadapi kenaikan biaya produksi,” tambah Sabarudin.
Di sisi lain, konflik global juga memicu potensi inflasi pada rantai pasok industri dunia. Volatilitas harga energi menjadi faktor yang dapat mengganggu stabilitas ekspor komoditas unggulan Indonesia.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu melakukan kajian komprehensif agar kebijakan hilirisasi tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor hulu.
Perlindungan terhadap petani menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri sawit sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
(*/Oby)
