Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) terus memperkuat komitmennya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi perencana atau focal point perangkat daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) itu berlangsung di Ruang Rapat II Bappedalitbang Kubar, pada Selasa (28/07/26), dan diikuti para perencana dari seluruh organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun daring.
Dalam sambutan Bupati Kubar, Frederick Edwin yang dibacakannya oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Suhardi, mengatakan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara setara.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas aparatur. Dengan pemahaman yang baik mengenai Pengarusutamaan Gender, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Suhardi membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, pembangunan yang responsif gender akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap proses penyusunan program maupun penganggaran.
Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif. Pendekatan ini tidak dimaksudkan membedakan alokasi anggaran bagi perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan setiap program mampu menjawab kesenjangan yang masih ada.
Sementara itu, Sekretaris DP2KBP3A Kubar, Akbar, mengatakan bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai konsep dan kebijakan Pengarusutamaan Gender, tetapi juga dibekali kemampuan teknis untuk mengidentifikasi isu dan kesenjangan gender, menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), serta Gender Budget Statement (GBS) maupun Gender Budget Analysis (GAB),” jelas Akbar.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas tersebut penting mengingat upaya mewujudkan kesetaraan gender masih memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah.
“Dengan demikian, perspektif gender dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,” pungkasnya
(Adv/Fac/Mii)
