Suarastra.com – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan berperan aktif mengawal pembangunan daerah melalui kritik, pengawasan, serta saran dan solusi konkret bagi pemerintah.
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pelantikan IKA PMII Kukar periode 2026–2031 yang berlangsung di Pendopo Bupati Kukar, Rabu (21/10/26) kemarin.
Menurut Desman, pelantikan tersebut menjadi momentum bagi IKA PMII untuk memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus bagian dari elemen masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Ia mengapresiasi pelantikan kepengurusan baru tersebut dan berharap IKA PMII dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan Kukar melalui fungsi kontrol yang konstruktif.
“Dengan dilantiknya IKA PMII Kutai Kartanegara ini, tentu menjadi bagian yang baik untuk kontrol serta kekuatan pembangunan daerah. Fungsinya sebagai mitra, dan kita mengapresiasi pelantikan IKA PMII periode 2026–2031 ini,” ujarn Desman.
Desman menilai, IKA PMII memiliki peran penting dalam menyampaikan kritik dan saran, melakukan pengawasan, serta menawarkan solusi yang konkret terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.
Ia berharap peran tersebut dapat dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kukar. Dengan demikian, masukan yang disampaikan tidak hanya menjadi kritik, tetapi juga dapat membantu mendorong perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
“Sejauh ini, IKA PMII juga memiliki andil dalam memberikan kritik, saran, kemudian pengawasan dan solusi yang konkret,” kata politisi dari fraksi PKB itu.
Lebih lanjut, Desman berharap kepengurusan IKA PMII Kukar dapat menyelaraskan program dan kontribusinya dengan harapan yang disampaikan Ketua IKA PMII Kalimantan Timur, Udin, dalam pelantikan tersebut.
Menurutnya, sinergi antara organisasi alumni, pemerintah daerah, dan legislatif diperlukan agar pembangunan Kukar berjalan lebih baik dengan tetap membuka ruang bagi kritik dan saran yang membangun.
“Kolaboratif dengan pemerintah daerah, termasuk legislatifnya DPRD, untuk berani memberikan saran dan kritik yang membangun bagi Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
(Hen/Mii)
