Suarastra.com – Desakan pergantian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang disuarakan massa aksi dari Aliansi Tiga Ormas Daerah mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kukar.
Diketahui, aksi demonstrasi dari Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Kayuh Baimbai, dan Remaong Kutai Menamang (RKM) sebelumnya menyampaikan delapan tuntutan.
Di antaranya yang paling mencolok ialah, polemik penertiban kawasan Tahura Bukit Soeharto, transparansi anggaran, hingga dugaan penggunaan fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi, dan mendesak agar Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mundur dari jabatan.
Sekretaris DPC PDIP Kukar, Andi Faisal, menyebut tuntutan tersebut menjadi perhatian serius internal partai dan akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi.
“Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa ada tuntutan dari teman-teman agar dilakukan pergantian. Hal tersebut tentu menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya di halaman kantor DPRD Kukar, pada Senin (04/05/26).
Ia memastikan, pihaknya langsung bergerak melakukan langkah internal, mulai dari rapat fraksi hingga koordinasi dengan struktur partai di tingkat atas.
“Siang ini juga kami langsung menggelar rapat fraksi, kemudian akan dilanjutkan dengan rapat bersama Ketua DPC. Bahkan, kami juga sudah dihubungi oleh DPD maupun DPP terkait persoalan ini. Artinya, masalah ini sudah menjadi perhatian hingga ke tingkat pusat,” katanya.
Fiasal juga bilang, proses pergantian jabatan tidak dapat dilakukan secara sepihak di tingkat daerah, melainkan harus melalui keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kami mohon waktu agar proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena perlu dipahami, kewenangan untuk mengeluarkan SK pergantian itu berada di DPP. Sementara kami di tingkat DPC hanya memberikan rekomendasi,” jelasnya.
“Nantinya DPP yang akan menilai dan memutuskan langkah selanjutnya,” sambungnya.
Di sisi lain, Andi menyampaikan, permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang berkembang belakangan ini.
“Yang pertama, saya mewakili DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kader kami, Bapak Ahmad Yani, ada hal yang menyinggung perasaan masyarakat Kutai Kartanegara,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab partai terhadap dinamika yang terjadi.
“Kami menyadari bahwa sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Namun terlepas dari itu, kami juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan yang telah terjadi,” tutupnya.
(Oby/Mii)
