Suarastra.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun dalam APBN 2025 untuk program pemeriksaan kesehatan gratis.
Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan untuk 2025, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran Rp 3,2 triliun,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Selain itu, APBN 2025 juga memprioritaskan sejumlah program strategis lainnya, seperti renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan alokasi Rp 15 triliun.
Pemerintah juga menganggarkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 919,9 triliun untuk mendukung sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan negara, APBN 2025 memproyeksikan penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang meliputi pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, serta PNBP Rp 513,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara dipatok mencapai Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan 2024. Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Anggaran belanja pusat diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan, termasuk swasembada pangan dan energi, program makan siang bergizi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Untuk belanja kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp 218,5 triliun, sementara belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial Rp 503,2 triliun, dan ketahanan pangan Rp 144,6 triliun.
Sri Mulyani menambahkan bahwa program makan siang bergizi, yang mendapatkan anggaran Rp 71 triliun, diharapkan mampu mendorong perekonomian di daerah, khususnya desa, dengan memanfaatkan hasil produksi lokal untuk kebutuhan program tersebut.
(Caa)
