Suarastra.com – Rapat Paripurna ke-14 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengagendakan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pada Selasa (28/07/26).
Sikap politik tersebut diambil sebelum agenda penyampaian dimulai. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kukar, Sugeng Hariyadi, menyampaikan fraksinya memilih tidak mengikuti rapat karena menilai pembahasan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.
Menanggapi hal itu, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengaku menyayangkan keputusan fraksi tersebut. Menurutnya, agenda paripurna kali ini baru sebatas penyampaian arah kebijakan pembangunan dan rancangan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Ia menegaskan, seluruh substansi yang disampaikan pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030.
“Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan yang kami sampaikan juga seluruhnya mengarah pada Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia usai rapat paripurna.
Aulia menjelaskan, penyampaian KUA-PPAS merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan APBD. Karena itu, menurutnya, seluruh fraksi seharusnya terlebih dahulu mendengarkan pemaparan pemerintah sebelum memasuki tahap pembahasan dan memberikan penilaian terhadap isi dokumen.
“Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap menghormati keputusan politik setiap fraksi di DPRD karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Namun itu kembali kepada masing-masing pihak karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan,” ucapnya.
Aulia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan paripurna tetap berlangsung bersama fraksi-fraksi lain yang memilih bertahan hingga agenda penyampaian selesai.
Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah menjelaskan arah pembangunan daerah pada 2027 sebagai bagian dari target lima tahunan Kukar Idaman Terbaik.
“Alhamdulillah proses penyampaian itu bisa berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya.
Meski menyayangkan aksi walk out tersebut, Aulia menilai setiap pihak memiliki hak untuk menentukan sikap sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan untuk tetap berada di dalam ruangan paripurna. Tapi kami punya kewenangan-kewenangan yang lain,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ke-14 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 karena menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan pembangunan serta prioritas alokasi anggaran daerah.
Walaupun diwarnai aksi walk out Fraksi PDI-P, penyampaian rancangan KUA-PPAS tetap dilaksanakan hingga tuntas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aulia Rahman Basri memaparkan rancangan awal APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dengan nilai sekitar Rp5,4 triliun sebagai pijakan awal pembahasan bersama DPRD.
(Oby/Mii)
