Suarastra.com – Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA) kembali turun ke depan Kantor Bupati Kukar, Selasa (18/11/2025). Mereka menuntut kejelasan dan perbaikan atas persoalan Beasiswa Kukar Idaman 2025 yang sebelumnya sempat terpangkas dan hanya dibayarkan separuh bagi sebagian penerimanya.
Aksi ini berlangsung sehari setelah pencairan tahap II mulai dilakukan pada 17 November 2025. Pemerintah telah memproses pembayaran lanjutan untuk 4.015 penerima meliputi mahasiswa, santri, dan pelajar, dengan total anggaran Rp16 miliar dari APBD Perubahan 2025. Meski demikian, bagi mahasiswa UNIKARTA, pencairan dana bukan satu-satunya inti persoalan.
Mereka menilai permasalahan utama ada pada mekanisme penyaluran yang berubah-ubah hingga memunculkan keterlambatan dan pemangkasan nominal beasiswa. Kritik yang disampaikan bukan semata soal lambatnya pembayaran, tetapi agar Pemkab Kukar melakukan evaluasi menyeluruh sehingga kejadian serupa tidak berulang pada tahun berikutnya.
Dalam orasi, mahasiswa menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah. Mereka menolak sistem beasiswa yang justru menambah beban bagi penerima, terutama bagi mahasiswa yang menggantungkan biaya studi pada bantuan tersebut.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa kemudian berdialog dengan pihak pemerintah. Hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat, Kabag Kesra Dendy Irwan Fahriza, serta perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Taufik dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik dan masukan. Ia menyebut pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya mengenai penerima beasiswa yang baru mendapatkan sebagian haknya.
“Alhamdulillah mereka menerima kami untuk memberikan penjelasan. Dan Alhamdulillah beasiswa ini bertahap sudah cair, dan proses terus berjalan sehingga sebagian besar sudah menerima beasiswa tahap kedua ini,” ujarnya.
Ia menilai kritik mahasiswa memiliki peran penting dalam memperbaiki mutu layanan publik. “Namanya mahasiswa ya kita support saja apa yang disampaikan. Artinya ada kondisi yang memang perlu dorongan penguatan. Itu sangat positif sekali,” tegasnya.
Taufik juga menambahkan bahwa aksi mahasiswa memberikan dorongan bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat.
“Dengan adanya aksi-aksi mahasiswa ini, hal yang positif bagi kami karena memberi dorongan penguatan untuk percepatannya memberikan pelayanan,” katanya.
Mengenai kuota beasiswa tahun depan, Taufik menuturkan bahwa pemerintah masih menunggu arahan bupati. Namun penyesuaian kuota tahun ini akan menjadi acuan untuk menyusun kebutuhan tahun selanjutnya.
“Dan mudah-mudahan kalau dalam proses perkembangan kebijakan Bupati sesuai visi misinya, mungkin mudah-mudahan lebih dari itu. Insya Allah,” tutupnya.
(ADV/Oby/Mii)
