Suarastra.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 di prediksi menurun jauh dari tahun sebelumnya, angka tersebut turun hingga Rp7,5 triliun. Padahal tahun sebelumnya APBD berkisar kurang lebih sebesar Rp12 triliun.
Namun hal itu tak membuat Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, khawatir dengan penurunan angka tersebut. Pasalnya, ia mengungkapkan besaran nilai tersebut belumlah final, karena masih menyesuaikan dengan aturan perundangan-undangan dan kebijakan kementerian keuangan.
“Karena itu, bisa dipastikan APBD kita akan terkoreksi,” terang Ahmad Yani, selepas Rapat Paripurna (Rapur) ke-4 masa sidang I di Gedung DPRD Kukar, pada Senin (25/08/2025).
Namun, ketika APBD 2026 tersebut memang mengalami penurunan, dirinya mengatakan, nilai besaran anggaran tersebut bukanlah sebuah tantangan dalam pembangunan daerah. Sebab, pemerintah daerah akan terus fokus ke program prioritas melalui RPJPD dan RPJMD seberapapun angkanya.
“Anggaran terbatas harus dioptimalkan agar mendapat manfaat, dengan prioritas utama penguatan infrastruktur. Fasilitas dasar, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, desa, bahkan RT, harus diperhatikan agar merata,” terang Yani.
“Prinsipnya sederhana berapa pun nilai APBD harus disyukuri. Kalau sedikit, berarti sedikit yang dibagi. Kalau banyak, ya banyak yang dibagi. Intinya adalah asas pemerintahan yang adil berbagi secara merata,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti soal infrastruktur, Yani menyebutkan, program penting lainnya juga ikut disoroti, seperti kesehatan, pendidikan hingga pemberantasan kemiskinan akan tetap di kawal walaupun APBD turun.
“Semua itu sudah dibahas dalam forum bersama DPRD, dan akan menjadi agenda besar pemerintah daerah,” tutupnya.
(Oby)