Suarastra.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan komitmennya dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menaker Yassierli dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. MoU bertajuk Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional itu ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Senin (14/4/2025).
“Kemenaker tentu siap dan berkomitmen mendukung program MBG. Program ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja,” ujar Yassierli dalam siaran persnya, Selasa (15/4/2025).
Yassierli menambahkan, berbagai fasilitas milik Kemenaker, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK), serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dapat dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat edukasi dan pelatihan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kemenaker memiliki fasilitas balai yang dapat digunakan untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sesuai standar. Kami yakin, program MBG akan berjalan sukses bila didukung oleh tenaga kerja kompeten,” imbuhnya.
Ia berharap sinergi ini mampu memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif serta responsif terhadap isu gizi, sekaligus menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif.
Program Investasi SDM Terbesar
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa program MBG merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar yang pernah dilakukan pemerintah. Menurutnya, implementasi program ini membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, Dadan memperkirakan program MBG akan menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.
“Setiap SPPG akan diisi oleh tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, ahli gizi, dan ahli akuntansi,” jelas Dadan.
Ia juga menambahkan bahwa di setiap satuan pelayanan, terdapat relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, serta membersihkan dapur. Dengan demikian, total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang.
Hingga April 2025, telah terbentuk 1.072 SPPG di berbagai wilayah. Artinya, saat ini telah terdapat 1.072 kepala SPPG, 1.072 ahli gizi, dan 1.072 ahli akuntansi yang aktif bekerja.
“Program ini juga memberikan dampak positif bagi ibu rumah tangga berusia 40–45 tahun. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini bisa mendapatkan gaji sekitar Rp2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” ujar Dadan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberadaan SPPG turut mendorong terbentuknya 15 wirausaha baru di sektor pangan. Wirausaha tersebut mencakup pemasok bahan makanan seperti daging, telur, buah, sayur, tepung, dan susu, serta pelaku usaha pengelolaan minyak jelantah dan limbah organik.
(Caa)
