Suarastra.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa belanja negara melalui e-katalog telah mencapai Rp50 triliun hingga Desember 2024.
Menurutnya, langkah ini berhasil menurunkan biaya operasional hingga 40 persen.
Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam acara penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Sampai Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog mencatat akumulasi belanja hingga Rp50 triliun dari berbagai sektor. Proses ini berhasil mengurangi biaya operasional hingga 40 persen,” ujar Luhut.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bukti nyata efisiensi yang dapat dicapai pemerintah.
Luhut menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak nyata yang diperlukan saat ini dan di masa depan,” jelasnya.
Dalam upaya tersebut, DEN bersama LKPP dan PT Telkom Indonesia terus berinovasi dengan mengembangkan sistem e-katalog dari versi 5.0 menjadi 6.0.
Fitur Baru e-Katalog Versi 6.0
Menurut Luhut, e-katalog versi 6.0 membawa sejumlah pembaruan signifikan. Seluruh proses, mulai dari pemesanan, kontrak, pembayaran, hingga pengiriman barang, akan terintegrasi dalam satu platform.
Sistem ini juga mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa.
Ia menyebutkan lima dampak positif utama dari implementasi e-katalog versi terbaru. Pertama, penghematan biaya sebesar 20–30 persen melalui efisiensi pengadaan.
Kedua, percepatan proses dari yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk meminimalkan peluang korupsi.
Keempat, peningkatan partisipasi penyedia barang dan jasa, terutama dari sektor UMKM, karena sistem online menghilangkan kendala lokasi dan birokrasi.
“Sebagai contoh, e-katalog Indonesia telah menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang mencapai 11 juta item,” ungkapnya.
Kelima, optimalisasi anggaran melalui analisis data yang memungkinkan pemerintah memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Luhut menegaskan, inovasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara demi mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan.
(Caa)
