Suarastra.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, pada Senin (19/1/26). Mereka, menolak wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Di hadapan para mahasiswa, ia secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap wacana Pilkada yang dipilih melalui DPRD dan menegaskan kesepahamannya dengan tuntutan massa aksi.
“Saya selaku Ketua DPRD menolak keras wacana tersebut. Ini mencederai hati rakyat dan mencederai suara rakyat yang seharusnya memilih pemimpinnya secara langsung,” tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu di hadapan mahasiswa.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak mencerminkan kehendak rakyat secara utuh. Ia menilai jumlah anggota DPRD yang terbatas tidak bisa mewakili suara masyarakat secara keseluruhan.
Lanjutnya, dirinya juga memastikan, aspirasi dari aliansi mahasiswa tersebut akan di teruskan ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Tentu kami apresiasi aspirasi ini dan akan kami sampaikan ke pemerintah provinsi serta ke pemerintah pusat. Harapan kami, melalui DPR RI, tidak ada lagi wacana atau upaya membuat undang-undang yang melegalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” jelasnya.
Terakhir, pria dari Partai yang berlogo Banteng Merah itu mengaku, sampai saat ini belum ada penyampaian resmi terkait wacana tersebut kepada DPRD Kukar. Namun, kehadiran mahasiswa justru menjadi momentum penting untuk menyuarakan penolakan secara terbuka.
“Belum ada penyampaian resmi sama sekali. Kami justru bersyukur hari ini wacana ini disuarakan secara terbuka oleh mahasiswa. Ini menegaskan bahwa masyarakat dan mahasiswa sama-sama menolak, dan itu sejalan dengan sikap DPRD Kukar,” pungkasnya.
(Oby/Mii)
