Suarastra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahun anggaran 2026 dengan tantangan besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya mencapai Rp11,1 triliun kini turun drastis menjadi Rp7,116 triliun. Meski begitu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memastikan bahwa seluruh program dalam misi besar “Kukar Idaman Terbaik” akan tetap berjalan.
Sebagaimana diketahui, penetapan APBD ini disahkan melalui Rapat Paripurna (Rapur) ke-29 bersama DPRD Kukar pada 28 November 2025 lalu. Penurunan angka tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan tanpa mengendorkan target-target pembangunan.
Dalam penjelasannya, Sunggono menegaskan bahwa 17 program dedikasi dalam Kukar Idaman Terbaik tetap menjadi prioritas dan akan terus dijalankan sesuai dengan yang di rencanakan.
“In sya Allah tetap berjalan, meskipun capaian targetnya mungkin belum seluruhnya sesuai yang direncanakan. Kita upayakan berjalan sambil menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Sekda Kukar itu saat diwawancarai awak media, pada Minggu (30/11/2025).
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kukar menyebut fokus utama tetap pada pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan APBD sebesar Rp7,116 triliun, mungkin belum bisa disebut optimal, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Yang terpenting, target-target kinerja bisa kita penuhi terlebih dahulu,” jelas Sunggono.
Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah seragam sekolah gratis. Tahun 2025, program ini telah mulai berjalan untuk siswa SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik). Namun untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag), seperti MTs, belum bisa dipastikan.
“Untuk ke depan apakah akan mencakup sekolah-sekolah di bawah Kemenag seperti MTs, kita akan lihat dulu kewenangan kita, apalagi dengan keterbatasan anggaran,” jelas Sunggono.
Ia menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus memprioritaskan program sesuai kewenangan daerah.
“Yang jelas, karena anggaran terbatas, maka yang menjadi kewenangan daerah akan menjadi prioritas pembiayaan. Jadi intervensi kemungkinan tetap ada, tapi bertahap dan melihat kemampuan anggaran,” tutupnya.
Meski menghadapi APBD yang lebih kecil, Pemkab Kukar mengisyaratkan optimisme. Tahun 2026 menjadi ujian kedisiplinan anggaran, sekaligus penentu keberlanjutan visi “Kukar Idaman Terbaik” di tengah tekanan ekonomi yang kian menantang.
(ADV/Oby/Mii)
