Suarastra.com – Pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kota Samarinda masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), telah melakukan berbagai persiapan, termasuk simulasi di sejumlah puskesmas.
Program nasional ini merupakan inisiatif yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Prabowo dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berulang tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala di lapangan, salah satunya adalah kekhawatiran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya, meskipun layanan ini diberikan secara gratis.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi harus didukung dengan kesiapan yang matang dalam implementasinya.
“Ya, kita tunggu saja program-program yang dilandasi dengan niat baik. InsyaAllah, ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, memang ada tantangan, seperti kekhawatiran masyarakat sebelum atau sesudah pemeriksaan, misalnya takut mengetahui penyakitnya dan mempertanyakan tindak lanjutnya,” ujar Anhar.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan adanya tindak lanjut setelah pemeriksaan, terutama dalam hal pengobatan, yang dapat diakses melalui BPJS Kesehatan.
“Konsekuensinya, setelah pemeriksaan dan penyakitnya diketahui, harus ada langkah selanjutnya, seperti pengobatan. Meski pemeriksaan gratis, tetap ada kendala, karena tidak semua masyarakat mau periksa. Ada yang khawatir mengetahui kondisi kesehatannya,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Samarinda lainnya, Ismail Latisi, menegaskan pentingnya sosialisasi yang masif dan tepat sasaran agar masyarakat memahami tujuan program ini dengan jelas.
“Memang ada yang enggan memeriksakan diri meski layanan ini gratis. Namun, dinas terkait harus melakukan sosialisasi secara masif dan menyasar seluruh lapisan masyarakat,” kata Ismail.
Menurutnya, apabila masyarakat memahami bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan mereka, maka mereka akan lebih antusias untuk berpartisipasi.
“Jika pemerintah menjelaskan maksud dari kebijakan ini dengan baik, InsyaAllah masyarakat akan mendukung. Tinggal sosialisasinya saja yang perlu diperkuat,” tutupnya.
(Caa)
